Radikalisme di Sekolah Swasta Islam?

Tulisan Agus Mutohar di The Conversation yang terbit daring dalam bahasa Indonesia pada tanggal 16 Mei 2018 lalu dan berturut baru kemudian edisi berbahasa Inggrisnya muncul di situs yang sama kemudian di The Jakarta Post sungguh menarik. Di dalam tulisan itu, teman saya Agus Mutohar menjabarkan tiga tipe sekolah swasta Islam yang rentan terhadap persebaran radikalisme berdasarkan temuan penelitian yang ia terlibat di dalamnya terkait dengan ekstremisme keberagamaan.

Tetapi sebelum menuju kepada hasil temuan penelitian tersebut, Agus Mutohar membuka tulisannya dengan penjabaran dari temuan tiga buah survei yang dilakukan oleh Wahid Institute, Pusat Pengkajian Islam Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah, dan Setara Institute berkenaan dengan intoleransi beragama di sekolah-sekolah negeri (bukan sekolah swasta Islam) yang menghasilkan semacam kesimpulan bahwa “sekolah-sekolah di Indonesia menjadi lahan tumbuh suburnya paham esktemisme” yang membuat usaha pemerintah memerangi terorisme dan penyebaran paham radikal terbentur oleh realitas “terjadinya penyebaran paham intoleransi dan paham radikalisme di lembaga pendidikan Indonesia.”

Ia meyakini berdasar temuan-temuan tersebut bahwa adanya pemfasilitasian “sikap intoleransi dan paham radikal di lembaga pendidikan yang bisa berujung pada tindakan terorisme” hingga bahasan temuan penelitian ia dan kawan-kawannya tentang “keberhasilan mengidentifikasi tiga tipe sekolah [swasta Islam] yang rentan terhadap paham-paham radikal,” yakni sekolah tertutup (closed schools), sekolah terpisah (separated schools), dan yang ketiga adalah sekolah yang mengajarkan identitas Muslim yang murni (schools with pure Islamic identity).

Tulisan saya ini hendak mengkritik tulisan Agus Mutohar tersebut berdasarkan pembacaan cermat atas tiga hasil survei yang menjadi rujukannya di dalam konteks “lahan tumbuh suburnya ekstremisme … yang mengkhawatirkan” dan keberhasilan penelitian yang dilakukannya di dalam mengidentifikasi tipe sekolah yang rentan terhadap radikalisme di dalam konteks hambatan usaha pemberantasan terorisme oleh pemerintah.

Survei pertama adalah survei dari Wahid Institute yang dilakukan pada Juli-Desember tahun 2014 di lima sekolah menengah negeri di Jabodetabek yang melibatkan 500 pelajar. Pembahasan hasil survei ini dipublikasikan 23 Maret 2015 di laman Wahid Institute lewat sebuah artikel beserta  “data menarik” bahwa: “Dari 306 siswa, yang tak setuju mengucapkan hari raya keagamaan orang lain seperti mengucapkan selamat natal 27 persen, ragu-ragu 28 persen.”

Kemudian yang berikutnya adalah survei dari Pusat Pengkajian Islam Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah yang terbit secara daring di laman Tirto bertanggal 8 November 2017. Di dalam hasil survei yang disiarkan di Hotel Le Meridien, Jakarta, pada tanggal 8 November 2017 ini dikemukakan bahwa dari 1.522 siswa dan 337 mahasiswa generazi Z (lahir tahun 1995 ke atas) di 34 provinsi yang dipilih secara acak: “terdapat 51,1 persen responden mahasiswa/siswa beragama Islam yang memiliki opini intoleran terhadap aliran Islam minoritas, yang dipersepsikan berbeda dari mayoritas, seperti Ahmadiyah dan Syiah. Selain itu, 34,3 persen responden yang sama tercatat memiliki opini intoleransi kepada kelompok agama lain selain Islam.”

Survei ini juga menyuguhkan temuan bahwa: “sebanyak 54,87 persen generasi Z mencari pengetahuan agama melalui internet, seperti blog, website dan media sosial.”

Sementara itu, rujukan ketiga adalah survei dari Setara Institute yang dilakukan di Jakarta dan Bandung Raya di tahun 2016 yang berjudul “Laporan Survei Toleransi Siswa SMA Negeri di Jakarta & Bandung Raya”. Setara Institute mengukur kadar toleransi dengan merujuk dari definisi toleransi dari Little (2008) sebagai sublimated disaproval dan Andrew Cohen (2004) “tindakan yang disengaja oleh seseorang untuk menahan diri terhadap urusan dalam mencampuri pihak yang berlawanan (tingkah laku dan sebagainya) dalam situasi yang berbeda. Di mana orang tersebut percaya bahwa ia memiliki kekuatan untuk ikut campur” tetapi kemudian rujukan definisi tadi dimodifikasi untuk mengakomodasi penciptaan dua istilah baru: intoleransi pasif dan intoleransi aktif.

Intoleransi pasif adalah, menurut Setara Institute, adalah sikap puritan yang mengajarkan bahwa keyakinannya paling benar. Sementara intoleransi aktif adalah “selangkah lebih ekspresif dari intoleransi pasif” yang membuka jalan ekspresi lewat kekerasan untuk menunjukkan ketidaksetujuannya (hlm. 5).

Survei Setara Institute yang melibatkan 760 siswa dari 171 sekolah di Jakarta dan Bandung Raya ini menghasilkan temuan bahwa 87,8 persen siswa menggunakan internet untuk menambah pengetahuan mengenai agama tetapi hanya 2,2 persen saja yang mendiskusikan agama lewat media sosial atau internet. Meskipun demikian, 39,9 persen responden mengaku bahwa pengetahuan agama paling besar diperoleh dari guru agama sekolah, kemudian 23,2 persen dari orang tua, dan dari pengajian hanya 9,6 persen sementara 19,7 persen responden mengaku bahwa internet menjadi penyumbang pengetahuan keagamaan terbesar.

Penelitian Setara Institute juga menguak bahwa 81,5 persen responden “menghormati perbedaan dan menjaga tidak terjadi konflik” meskipun muncul temuan lain bahwa 97,1 persen responden yang memiliki sikap “intoleran pasif.” Sementara mengenai kebersediaan berkawan dengan mereka yang berbeda agama didapati ada pada 95,5 persen responden, bersedia menolong mereka yang berbeda agama sebanyak 97,1 persen dari responden (2,2  persen tidak menjawab atau memilih tidak tahu). Di dalam kesimpulan, Setara Institute mengatakan bahwa “terdapat (61,6 persen) siswa yang toleran, (35,7 persen) yang intoleran pasif/puritan, (2,4 persen) yang intoleran aktif/radikal, dan (0,3 persen) yang berpotensi menjadi teroris.” (hlm. 32).

Kritik terhadap tulisan Agus Mutohar tentu saja saya mulai dari pemaknaan dan penggunaan hasil tiga survei berkenaan dengan sikap intoleransi.  Pada temuan survei Wahid Institute, misalnya, pelabelan sikap intoleransi ditakar dengan “tidak mau mengucap hari raya keagamaan lain” menjadi fokus dari laporannya adalah sesuatu yang bermasalah. Di dalam ajaran Islam, toleransi terhadap umat beragama lain memiliki kaidah-kaidah tertentu yang mungkin berbeda dengan toleransi ala umat lain dan juga berbeda di dalam pandangan ideologi multikulturalisme pluralisme.

Di dalam ideologi multikulturalisme pluralisme ada semacam pembakuan bahwa apa yang berlaku di agama A harus juga bisa berlaku di agama B. Padahal, di dalam praktiknya, pandangan ini tidak selalu bisa diterapkan pada semua agama. Di dalam Islam, mengucapkan hari raya kepada umat lain terdapat perbedaan pendapat walaupun pendapat jumhur malah menghindari praktik seperti itu. Sementara tidak mengganggu perayaan agama lain, disepakati di dalam Islam untuk dipraktikkan. Jadi, ada isu serius ketika menggunakan pendekatan multikulturalisme dan pluralisme di dalam menilai toleran tidaknya suatu ajaran agama hanya bersebab “tidak mau mengucapkan hari raya keagamaan lain” dengan melupakan aspek lain dari praktik toleransi Muslim.

Penelitian dari UIN Syarif Hidayatullah juga problematik. Selain tidak mendukung alur tulisan Agus Mutohar mengenai persebaran paham radikalisme yang seolah terjadi di sekolah-sekolah sebab hampir 90 persen responden menambah pengetahuan agama justru dari internet dengan 19,7 persen mengaku bahwa sumber utama pengetahuan agama mereka justru dari internet. Juga tidak terdapat kejelasan di dalam laporan itu mengenai makna opini intoleransi terhadap sekte yang disebut sesat dan kepada agama lain.

Sebab, di dalam agama yang diakui sebagai agama resmi di Indonesia, tidak hanya di dalam Islam saja tetapi di dalam Kristen kita mengenal sekte yang dianggap sesat seperti misalnya dulu kita mengenal aliran Pondok Nabi dari Sekte Hari Kiamat di dalam agama Kristen, atau misalnya di dalam tradisi Kekristenan hingga kini terdapat pandangan yang negatif terhadap gereja Saksi Yehova, Mormon, Christian Science, dan Children of God.

Di Hindu di Indonesia baru saja kita temui sekitar dua tahun kemarin kasus I Wayan Arka yang dianggap sesat, atau di dalam agama Budha kita juga bisa kita dapati kontroversi Dhammakaya. Tentu konteks keberagamaan dengan dinamika ajaran arusutama dan yang dianggap sesat atau menyimpang bisa terjadi dan menurut saya negara hanya bisa melakukan intervensi dalam bentuk edukasi terhadap publik akan perlunya sikap toleran untuk menahan diri dari tindak intervensi dan atau persekusi sebagaimana Cohen (2014) sampaikan. Sebab, hak warga negara di dalam keberagamaan mendapatkan jaminan konstitusi, bahkan ketika tidak sesuai dengan ajaran mainstream.

Jika definisi intoleransi yang dipakai misalnya memakai definisi yang mirip dengan definisi yang dipakai oleh Setara Institute bahwa opini intoleran melekat pada mereka yang masuk pada kategori “intoleran pasif,” maka permasalahannya malah pada pendefinisian intoleran pasif. Definisi intoleran pasif menurut Setara Institute merujuk kepada mereka yang merasa agamanya sendiri yang paling benar tetapi tidak ada kecenderungan untuk mengekspresikan lewat kekerasan terhadap realitas adanya perbedaan di antara manusia. Definisi toleransi yang seperti itu hanya memberikan label toleran bagi mereka yang tidak merasa bahwa agamanya sendiri yang paling benar.

Definisi yang dipakai Setara Institute berparadigma pluralisme dan ini bertentangan dengan definisi iman di setiap agama. Beriman dan memilih jalan keselamatan berbeda dengan kenisbian beriman ala pluralisme. Pandangan pluralisme mengajarkan bahwa perwujudan Tuhan bisa beraneka rupa dan semua agama adalah jalan menuju ke tempat yang sama. Jika misalnya ide pluralisme ini mengekor pada pemikiran John Hick yang terkenal dengan kisah gajah dan tiga orang buta-nya di dalam menjelaskan perbedaan manusia meraba Tuhan, maka sesungguhnya ini sudah dibantah lewat tulisan filosofis yang bagus oleh salah satu teolog seminari terkemuka Amerika Serikat, Keith E Johnson, atau oleh secara renyah meski tidak hilang nuansa kritis akademiknya oleh Houston Craighead.

Penggunaan istilah “intoleran” kepada yang bukan penganut pluralisme meskipun dengan penambahan “pasif” untuk menunjukkan bahwa mereka tidak cenderung mengekspresikan iman mereka dengan kekerasan sendiri menunjukkan keragu-raguan pemakaian istilah kepada “mereka yang beragama tetapi tidak memiliki kecenderungan melakukan tindak kekerasan terhadap liyan dan bukan pluralis.” Gaya pemakaian istilah ini, menurut saya, sangat tidak elok.

Jadi misalnya Agus Mutohar memakai tiga survei di sekolah-sekolah negeri tersebut (sekali lagi, bukan di sekolah-sekolah Islam atau swasta Islam) sebagai rujukan adanya sikap intoleransi yang mengkhawatirkan di antara siswa di Indonesia maka tergantung dari sudut pandang manakah ia mengambil definisi toleransi dan intoleransi. Jikalau Agus Mutohar hendak memakai pendefinisian menurut sudut pandang ideologi multikulturalisme pluralisme maka argumennya mengalami keberterimaan.

Akan tetapi argumen itu tidak mempunyai keberterimaan jika memakai sudut pandang non ideologi multikulturalisme pluralisme. Belum lagi jika kita misalnya berbicara tentang adanya perbedaan antara sikap intoleran yang berujung kekerasan dengan ideologi terorisme yang menghasilkan tindakan terorisme.

Kemudian identifikasian tiga tipe sekolah swasta Islam yang rentan terhadap penyebaran paham radikal sendiri, jika mengikuti gambaran umum dari pemaparan pendek Agus Mutohar dari hasil penelitian yang ia terlibat di dalamnya di dalam artikel itu, perlu juga dipertanyakan.

Misalnya pada sekolah tipe pertama (closed schools), pertanyaannya bisa menjadi apakah pembenturan peradaban antara Barat dengan Islam meniscayakan penyemaian bibit terorisme? Selain istilah benturan antarperadaban diperkenalkan justru oleh Samuel Huntington, seorang politisi dan akademisi penasehat kebijakan Amerika Serikat di dalam memprediksi apa yang mungkin dihadapi oleh Amerika Serikat dan sekutunya negara barat selepas usainya Perang Dingin, istilah ini juga menyebutkan tujuh peradaban lain yang dianggap perlu digarap di dalam penataan ulang World Order. Ini artinya bahwa diskursus benturan antarperadaban seusai Perang Dingin bukan eksklusif dan atau dimulai dari dunia Islam. Lebih dari itu, semangat anti [hal-hal negatif dari] Barat tidak bisa selalu dikaitkan dengan radikalisme dan terorisme.

Kemudian mengenai tipe sekolah kedua, yakni sekolah terpisah (separated school). Pertanyaan yang mengemuka dari pengidentifikasian model sekolah ini adalah masalah perekrutan guru. Jikasanya identifikasi tipe sekolah ini didasarkan dari tolok ukur bahwa sekolah ini tidak bisa merekrut guru agama dari kelompok keagamaan yang berbeda, adalah sesuatu yang problematik.

Pada sekolah swasta Islam (dan sekolah swasta agama lain), perekrutan guru agama tentu akan bersifat kaku. Menjadi kurang masuk di akal jika suatu sekolah swasta yang bernapaskan agama kemudian bisa merekrut guru agama yang berlatar belakang kelompok agama, aliran, atau denominasi yang berbeda.

Pun, jika misalnya identifikasi tipe sekolah ini merujuk kepada sekolah yang eksklusif merekrut guru dari kelompok keagamaannya sendiri, atau katakanlah memprioritaskan kelompok agamanya sendiri, seharusnya penelitian itu juga melihat kemungkinan sosiologis bahwa eksklusivitas bisa muncul sebab kebutuhan pemberdayaan kelompok atau yayasan yang masih kecil dan sangat berbeda untuk dibandingkan dengan Muhammadiyah atau NU yang sudah sangat besar.

Untuk tipe sekolah yang ketiga, yaitu sekolah yang mengajarkan identitas Muslim yang murni (schools with pure Islamic identity), ada kekurangjelasan dengan istilah yang dipakai dengan contoh yang diberikan. Jika identifikasi tipe ketiga ini berkaitan dengan puritanisme di dalam keberagamaan, atau di dalam Islam, maka harus pula diketahui bahwa puritanisme tidak selalu terkait dengan terorisme sebagaimana ia tidak selalu terkait dengan fundamentalisme dan atau radikalisme.

Jika misalnya yang dijadikan tolok ukur adalah kekakuan di dalam menerima perbedaan dan itu dikaitkan dengan terorisme, ini juga problematik. Sebab tidak semua jamaah di dalam Islam yang kaku di dalam menerima perbedaan memiliki ajaran memberontak kepada negara bahkan jamaah ini juga tidak bisa dianggap pendukung terorisme dan penolak usaha pemerintah di dalam memerangi terorisme. Oleh sebab itulah ada ketidaktepatan di dalam usaha memasukkan karakteristik jamaah tertentu di dalam kerangka toleransi, intoleransi dan permusuhan kepada negara, jika memang radikalisme yang dimaksudkan terkait dengan ideologi terorisme.

Kita semua harus mendukung pemerintah, siapapun presidennya, untuk memerangi terorisme. Melihat bahwa isu terorisme di Indonesia kebetulan difokuskan kepada terorisme yang menyimpangkan ajaran Islam, pemerintah harusnya melihat bahwa penduduk Indonesia yang mayoritas Islam sebagai modal. Pemerintah juga harus sadar bahwa di Indonesia terdapat banyak sekali ormas dan jamaah keislaman yang berbeda-beda, sudah berdiri lama dan turut di dalam pendirian dan penjagaan Republik Indonesia, yang bisa dirangkul di dalam usaha pemberantasan terorisme.

Meskipun tulisan ini mengkritik bangunan argumen lewat penggunaan tiga survei lain dan mempertanyakan temuan penelitian Agus Mutohar dan kawan-kawan terkait pemetaan tipe sekolah Islam swasta yang rentan terhadap paham radikalisme, akan tetapi saya sepakat terhadap ide bagus Agus Mutohar untuk “menggunakan lembaga pendidikan”. Bukan dalam konteks menyebarkan definisi toleransi yang ambigu dari Setara Institute sebagaimana sudah saya bahas tadi, tetapi menjadi tempat vaksinasi para pemuda dari potensi terlibat terorisme dan imun dari paparan ideologi terorisme. Karena terorisme yang sedang kita perangi bersama terkait dengan ideologi yang menyimpangkan Islam maka menjadi keniscayaan bila objek di dalam vaksinasi ini menurut saya adalah siswa-siswa Muslim.

Saya melihat bahwa pemerintah Indonesia misalnya bisa memasukkan pelajaran mengenai Islam dan terorisme di dalam buku pelajaran agama Islam di sekolah rendah. Materinya tentu bukan sesuatu yang sifatnya jargon dan klise sebagaimana saya lihat selama ini tetapi justru saya membayangkan bagaimana mengajarkan pemahaman anti terorisme itu dalam konteks fiqih, sejarah Islam, sejarah lahirnya ke-Indonesia-an dengan formulasi Pancasila (thesis Saifuddin Anshari yang berjudul “Jakarta Charter of June 1945” bisa menjadi rujukan yang bagus) yang mengikat umat Islam dengan umat lain di dalam negara Indonesia, dan sejarah organisasi teroris di dunia yang menunjukkan bagaimana banyak organisasi terorisme hanyalah permainan proksi negara-negara besar dunia. Mengikat isu dari sudut pandang Islam dan pemahaman akan realita terorisme dunia di dalam melawan terorisme di Indonesia justru menurut saya akan lebih efektif daripada memakai pendekatan dengan tolok ukur berparadigma dari luar Islam (ideologi multikulturalisme pluralisme).

Pemerintah sebaiknya tidak mengadopsi pendekatan stigmatis pluralisme terhadap keberimanan Muslim (atau umat beragama apapun) di dalam mendefinisikan sikap intoleransi apalagi misalnya secara jauh kemudian mengaitkannya dengan kerentanan terhadap ideologi terorisme. Hal ini justru akan bisa membuat jarak antara negara dengan umat Islam.

Pendekatan stigmatis dengan cara pandang pluralisme seperti itu tidak hanya kontraproduktif tetapi justru niscaya menimbulkan resistensi dari umat Islam. Kita semua tahu bahwa Muslim secara mainstream melihat pluralisme sebagai bentuk ekstrem yang lain dari penyimpangan pengakuan beriman. Sebagaimana umat beragama lain di Indonesia, saya yakin, juga demikian melihat ajaran pluralisme jika berkenaan dengan keberimanannya.

Sebagai penutup, hal yang harusnya terbaca oleh kawan saya Agus Mutohar di dalam membaca temuan survei-survei lainnya adalah mengenai peran internet sebagai sumber pencarian informasi mengenai agama Islam oleh siswa-siswa usia sekolah. Sudah banyak penelitian dan temuan yang menunjukkan bahwa internet dipakai oleh teroris di dalam menyebarkan paham radikalisme mereka dan merekrut anggota baru sebagaimana diungkapkan oleh pengamat terorisme di Indonesia kawan saya yang lain, Noor Huda Ismail.

Saya melihat bahwa pemerintah harus bekerjasama secara serius dengan “semua ormas-ormas Islam di Indonesia” yang mendaku antiterorisme di dalam operasi perang siber melawan persebaran paham radikalisme dan terorisme misalnya di dalam merilis rutin secara publik temuan situs di dunia maya atau akun di media sosial yang berkonten radikalisme dan terorisme dengan tanda-tangan perwakilan ormas-ormas Islam tersebut. Bahkan jika dirasa perlu sebagai edukasi publik khususnya Muslim di Indonesia, di dalam rilisan tersebut dijelaskan penyimpangannya [atau potensi pada ajaran terorisme khawarij] menurut pandangan Islam.

Penjelasan yang transparan di dalam praktik pemasukan seorang pendakwah, sebuah situs, atau sebuah akun media sosial di dalam kaitan persebaran ideologi terorisme sangat diperlukan dan bukan memakai definisi toleran-intoleran yang bias tadi, apalagi memaksakan keniscayaannya dengan ideologi terorisme. Agar tidak ada gaduh antara pemerintah dengan umat Islam, dan juga tidak gaduh di dalam umat Islam. Kegaduhan di dalam populasi yang besar sangat tidak baik bagi pemerintah.

Tentu saja pekerjaan seperti ini bukan pekerjaan ringan. Akan tetapi di dalam menghadapi kejahatan luar biasa seperti terorisme, tentu dibutuhkan pengerjaan yang tidak biasa saja.

 

Terbit di Republika 26 Mei 2018

Radikalisme di Sekolah Swasta Islam_ _ Republika Online

EPSXE Emulator, Windows 10, and Black Screen

Please check these solutions for those having problem with EPSXE emulator on Windows 10. I had this problem and found the solution by chance.

  • If you want to use the latest emulator of EPSXE (EPSXE v2.0.2-1), some people suggest to click options –> cpu overclocking –> click 1x
  • If it does not work, try to use the previous version of EPSXE (EPSXE v2.0.0.) and install Visual Basic 5.0 Run-Time Files. You can get this from Microsoft website.
    • Maybe, the problem with Windows 10 x64 with EPSXE emulator occurs from the non-existence of VBS 5. Windows 10 x64 does not ship with VBS. Cmiiw. I am not a computer savvy.
  • If you still get black screen, make sure you set up your graphic plugin correctly. E.g. try “fast” setting first, or follow the suggestion given by the EPSXE team for the best plugin for your computer.
  • If it still does not work, use BIN and CUE instead of ISO although you choose “run ISO.”

 

Links:

  1. http://www.epsxe.com/download.php
  2. https://support.microsoft.com/en-au/help/180071/file-msvbvm50-exe-installs-visual-basic-5-0-run-time-files

 

Good luck!

Pribumi & Bumiputera Seduhan Ajip dan Bandung

Nationalism is just racism with a flag.

— Peter Joseph

 

 

“PRIBUMI” — APA ARTINYA?

Istilah pribumi biasanya digunakan sehubungan dengan penduduk asing, terutama Cina yang dianggap sebagai nonpribumi atau nonpri. Maksud istilah pribumi sama dengan istilah bumiputera yang banyak digunakan padanannya sebelum perang, tetapi sekarang tak pernah terdengar digunakan kecuali sebagai nama perusahaan asuransi. Maksudnya ialah penduduk asli di suatu daerah. Pengertian asli di Indonesia sebenarnya agak sulit dirumuskan, mengingat menurut para ahli, penduduk kepulauan Nusantara ini semuanya juga berasal dari daratan Asia yang datang bermigrasi beberapa ribu tahun yang lalu. Penduduk yang benar-benar asli niscaya sudah punah atau bercampur dengan para pedatang ribuan tahun yang lalu.

Akan tetapi, istilah nonpribumi banyak digunakan sampai sekarang, terutama sehubungan dengan orang Cina – walaupun mereka sudah tinggal beberapa keturunan di Indonesia serta tidak lagi berbahasa Cina dan sudah menjadi warga negara Indonesia (WNI). Oleh karena itu, ada yang berpendapat bahwa istilah pribumi dan nonpribumi itu bersifat diskriminasi, bahkan ada yang menyebutnya rasial.

Memang aneh, karena kata nonpribumi tidak pernah atau jarang sekali dihubungkan dengan orang Arab atau orang India, meskipun mereka kedudukannya seperti orang Cina sudah entah berapa keturunan hidup di Indonesia.

Sebagai lawan kata nonpribumi digunakan kata asli, artinya orang yang dianggap asli penduduk Indonesia, walaupun kalau diteliti secara ilmiah mungkin sukar dibuktikan. Istilah Indo yang dahulu digunakan untuk menyebut orang-orang peranakan campuran antara orang kulit putih (biasanya ayahnya) dengan pribumi (biasanya ibunya), sekarang jarang terdengar digunakan. Akan tetapi istilah Indo hanya bertalian dengan darah ayah-ibunya, tidak dihubungkan dengan kedudukannya sebagai orang pedatang, sehingga tidak pernah dihubungkan dengan pribumi karena itu tidak pernah disebut sebagai nonpri, meskipun pada masa sebelum perang (zaman Hindia Belanda) istilah bumiputera memang dipertentangkan dengan orang Belanda sebagai penjajah. Istilah bumiputera mungkin terjemahan dari istilah inlander dalam bahasa Belanda. Akan tetapi, istilah inlander digunakan untuk menghina penduduk asli, sehingga tidak disukai oleh orang pribumi. Pengumuman dalam bahasa Belanda yang dipasang di berbagai tempat misalnya berarti “Inlander dan anjing tidak boleh masuk”.

Pemakaian istilah nonpribumi bagi sebagian orang Cina terasa diskriminatif, sehingga mereka cenderung menolaknya. Mereka sebagai orang yang sudah beberapa keturunan lahir dan hidup di Indonesia, merasa berhak juga untuk mengakui Indonesia sebagai tanah airnya. Banyak di antaranya yang turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sejak masa sebelum perang sampai pada masa revolusi kemerdekaan dan zaman-zaman sesudahnya. Banyak yang pernah diangkat menjadi menteri atau anggota parlemen. Liem Koen Hian, Oey Tiang Tjoei, Oey Tjong Hauw, dan Tan eng Hoa duduk sebagai anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia), dan Yap Tjwan Bing duduk sebagai anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Sementara yang menjadi anggota parlemen atau menteri antara lain Tan Po Goan, Ong eng Die, Oei Tjoe Tat, Siauw Giok Tjhan, Lie Kiat Teng, dan Tan Kim Liong. Pada masa perjuangan menumbangkan Orde Lama muncul nama-nama Harry Tjan, Arief Budiman (Soe Hok Djien), Soe Hok Gie, Jusuf Wanandi (Liem Bian Kie), Sofyan Wanandi (Liem Bian Kun), dan lain-lain. Dalam perjuangan mengoreksi Orde Baru dengan melakukan reformasi, ada nama-nama Kwik Kian Gie, Marie Pangestu, Alvin Lie, dan lain-lain.

Pada masa Hindia Belanda memang ada kebijaksanaan pemerintah untuk membatasi peranan orang Cina dan keturunannya dalam bidang-bidang tertentu saja sehingga orang Cina tidak boleh jadi tentara, pegawai negeri, polisi, dan sebagainya. Bidang yang secara luas diberikan kepada keturunan Cina adalah perdagangan menengah dan kecil. Perdagangan besar dipegang oleh orang Belanda dan orang Barat lainnya, walaupun ada juga orang Cina yang muncul sebagai pedagang besar seperti Oei Tiong Ham (1866—1924) yang disebut sebagai “Raja Gula” karena memiliki beberapa pabrik gula di antaranya pabrik “Rejo Agung” yang merupakan pabrik gula terbesar dan termodern di dunia.

Setelah Indonesia merdeka, sampai dengan jatuhnya Orde Baru, pemerintah selalu memperlihatkan politik diskriminatif terhadap orang Cina, sampai-sampai agama leluhurnya pernah dilarang dan namanya harus diganti. Akan tetapi, setelah reformasi, kebijaksanaan seperti itu disadari tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia, sehingga peraturan-peraturan yang dianggap merampas atau mengurangi hak-hak asasinya sebagai warga negara dan sebagai manusia, dibatalkan, sehingga tidak ada lagi diskriminasi. Namun demikian, dalam masyarakat, pemakaian istilah pribumi dan nonpribumi masih sering terdengar, masih sering digunakan dalam berita-berita surat kabar.

Namun seperti juga dengan setiap istilah, terjadi juga pergeseran arti dalam pemakaiannya. Misalnya berita yang berjudul “Pribumi Harus Diprioritaskan” (Pikiran Rakyat, 19 Juli 2010. hlm. 19), ternyata isinya bukan tentang orang asli yang dipertentangkan dengan nonpribumi (Cina). Maksud pernyataan anggota DPRD Kota Cimahi yang meminta pribumi harus diprioritaskan itu ternyata penduduk setempat, artinya penduduk Kota Cimahi, tak peduli keturunan apa. Sebab pada praktiknya yang bekerja di Kota Cimahi itu banyak yang bukan penduduk kota tersebut. Padahal masih ada 40.000 orang penduduk Kota Cimahi yang menganggur.

Kata pribumi itu mungkin diambil dari bahasa Jawa, yang artinya wong asal ing tanah kono (Baoesastra Jawa Poerwadarminta), artinya penduduk asli suatu daerah atau tempat. Atau mungkin juga dari bahasa Sunda, karena dalam bahasa Sunda juga ada kata pribumi yang artinya nu boga imah, nu boga daerah at. nagara (Kamus Umum Basa Sunda, LBSS), yaitu yang empunya rumah, yang empunya daerah atau negara. Tuan rumah.

Dalam lingkungan kesenian, istilah pribumi biasa digunakan untuk menyebut karya seni yang memperlihatkan hubungannya yang kuat dengan tradisi setempat.

Ajip Rosidi, Penulis dan Budayawan

Pikiran Rakyat, 30 Okt 2010.

 

‘BUMIPUTERA’ DAN ORANG INDONESIA

 

Mohammad Hatta, seorang intelektual tenar, menyuguhkan esai bertajuk “Soal Bahasa Indonesia” di majalah Pemandangan (Nomor 239/240, 26-27 Oktober 1941). Pada 1930-an dan 1940-an, bahasa Indonesia adalah soal darurat dalam dunia jurnalistik dan politik. Bahasa Indonesia memang mulai hidup, tapi riuh dengan persoalan-persoalan pelik tentang linguistik, etik, estetik, dan politik. Keributan pemakaian istilah di pelbagai surat kabar memunculkan kecaman, apologi, dan perdebatan. Para ahli bahasa menamai bahasa Indonesia di sekian surat kabar kala itu sebagai bahasa sarap alias kotoran.

Celaan itu bisa kita acukan ke Kongres Bahasa Indonesia I di Solo, 1938. Kongres dipicu usul Raden Mas Soedardjo Tjokrosisworo, wartawan di harian Soeara Oemoem, Surabaya. Sosok ini rajin membuat istilah baru dalam bahasa Indonesia untuk menandingi pemakaian bahasa di pelbagai surat kabar kalangan Cina. Kongres dilangsungkan dengan sokongan para jurnalis, sastrawan, dan guru.

Djamaloeddin (Adi Negoro) dalam kongres itu memberi seruan bahwa bahasa Indonesia bergantung pada kecerdasan dan keloeasan pikiran di kalangan jurnalistik. Pesan dari peristiwa bahasa di Solo: “Soedah waktoenja kaoem wartawan berdaja oepaja mentjari djalan-djalan oentoek memperbaiki bahasa didalam persoeratkabaran.” Situasi bahasa itu memicu Hatta turut memperkarakan bahasa Indonesia. Hatta menganggap soal bahasa adalah soal identitas dalam alur (sejarah) politik Indonesia.

Hatta mengajukan kritik soal istilah bumiputera. Istilah ini digunakan sejak 1910-an sebagai hasil pungutan dari bahasa Sanskerta. Masyarakat saat itu terus menulis dan mengucap bumiputera kendati susunan sesuai dengan prosedur kebahasaan adalah putera bumi. Kesalahan ini jadi lazim. Hatta menganjurkan kehendak menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu mesti berpegang pada pokok aturan bahasa.

Urusan istilah bumiputera merembet ke sejarah nama Indonesia dan sebutan bagi orang Indonesia. Pemerintah kolonial kala itu telah memperkenankan pemakaian istilah Indonesier atau inheemsche sebagai pengganti inlander. Kalangan intelektual, jurnalis, dan masyarakat umum tergoda menggunakan istilah-istilah itu. Mereka seolah-olah tak merasa salah saat menggunakan istilah orang Indonesieracademici Indonesier, dan nona Indonesier. Semua ini menimbulkan sakit sejarah dan luka identitas.

Segala terminologi dari bahasa Belanda itu merusak kehalusan bahasa dan harga diri. Hatta marah dan kesal. Situasi politik memang pelik. Pemerintah kolonial melarang orang mengucapkan nama Indonesiamelalui radio, tulisan, dan acara di ruang publik. Hatta menganjurkan mereka menggunakan istilah bumiputera jika takut menulis atau mengucap istilah orang Indonesia.

Kita bisa mundur ke sejarah Indische Vereeniging (1908) untuk memahami maksud Hatta. Indische Vereeniging memiliki tujuan: memajukan kepentingan bersama-sama dari Indiers di Negeri Belanda. Penggunaan sebutan Indiers mencakup penduduk pribumi di Hindia Belanda. Para penggerak Indische Vereeniging melakukan perombakan bahasa demi harga diri, identitas, dan kerja politik. Mereka melawan sebutan inlanders (kaum pribumi atau penduduk di negeri jajahan) dan inheemschee. Nama organisasi diganti menjadi Perhimpunan Indonesia. Majalah pun berganti nama: Hindia Poetra menjadi Indonesia Merdeka. Sebutan inlander diganti bumiputera. Pilihan bahasa ini mengandung utopia meski menanggung risiko politik.

Bahasa adalah napas hidup politik.

Hatta adalah sosok penggerak di Perhimpunan Indonesia. Hatta memahami relasi bahasa, politik, dan identitas. Sejarah telah mengajari Hatta bahwa harga diri bahasa adalah harga diri bangsa. Esai kecil Hatta itu mendapat tanggapan sengit dari Siti Hawa di majalah Istri Indonesia (Oktober 1941). Sanggahan Siti Hawa: “Sungguh Siti kurang mufakat kalau orang menjebutkan perkataan bumiputera untuk bangsa kita, sebab perkataan itu terlalu sangat mengingatkan Siti kepada perkataan inboorling, jang umumnja dipakai untuk bangsa jang masih biadab! Siti Hawa lebih memihak penggunaan istilah orang Indonesier ketimbang bumiputera.”

Hatta (Pemandangan, Nomor 13, 16 Januari 1942) menjawab serangan itu dengan argumentasi bahwa Siti Hawa terpengaruh bahasa Belanda dan mengidap kompleks kolonial. Hatta menganggap sebutan bumiputera tidak hina, tapi mengandung arti kemuliaan.

Jejak sejarah itu mengingatkan pemaknaan orang Indonesia dan Indonesia untuk masa kini. Kita perlahan hilang diri dalam istilah orang Indonesia karena kerap menanggung malu, minder, dan inferior oleh segala keburukan serta apes dalam aspek politik, ekonomi, teknologi, hukum, dan pendidikan. Istilah Indonesia juga rentan mengandung pengertian politik-negatif: korupsi, diskriminasi, kekerasan, dan konflik. Kita memang sekadar bernostalgia atas makna bumiputera kendati susah mengartikan diri dalam istilah orang Indonesia.

Bandung Mawardi, Esais dan Penyair

Majalah Tempo, 7 Nov 2011

 

BONUS

BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA POLITIK

PARA penggerak sejarah memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa politik. Keputusan itu terjadi dalam rapat-rapat menjelang pengumuman kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Para tokoh menghendaki bahasa Indonesia bisa mengubah nasib negeri terjajah. Proklamasi ditulis dengan bahasa Indonesia: menggugah dan memukau. Deretan kata mengartikan kehendak politik, menggunakan sintaksis bersahaja demi mencipta sejarah.

Bahasa Indonesia adalah representasi sejarah, identitas, nasionalisme, politik, emansipasi, dan pluralitas. Proklamasi berbahasa Indonesia “membahasakan” kehendak jutaan orang untuk mengalami kemerdekaan. Bahasa Indonesia ada di puncak momentum politik, melanjutkan kebermaknaan bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda II (1928) dan ­Kongres Bahasa Indonesia I (1938). Bahasa Indonesia menjadi modal pembentukan identitas-politik dan identitas-kultural, berhadapan dengan arogansi kolonialisme.

Sejarah bahasa Indonesia mengalami kejutan saat Belanda harus meninggalkan Indonesia (1942) akibat kalah oleh Jepang. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda, memperkenankan semaian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bergerak dalam agenda-agenda politik, pendidikan, pers, sastra, ekonomi, sosial, dan kultural. Kebijakan politik bahasa ini mengakibatkan pertumbuhan nasionalisme bersandar ke bahasa Indonesia. Para penggerak bangsa pun bergairah menggunakan bahasa Indonesia, disajikan dalam pidato dan tulisan-tulisan merangsang nasionalisme.

Radja Tjantik menulis artikel berjudul “Bahasa dan Kemerdekaan” di surat kabar Asia Raya (7 April 1945), menerangkan makna bahasa bagi kehendak kemerdekaan di Indonesia. Radja menulis:

“‘Mengapa darah tiada mendidih?’ itoe pertanjaan kita. ‘Dimanakah ditjari api oentoek mendidihkan darah kita?’ Bahasa Indonesia, bahasa persatoean, itoelah api jang dahsjat!”

Idiom ini menjelaskan tentang perhatian dan keseriusan mengurusi bahasa Indonesia sebagai fondasi berpolitik.

Kita jarang mendengar diskusi bahwa Proklamasi adalah urusan bahasa. Pengetahuan kita tentang Proklamasi adalah penculikan para tokoh, pembacaan di beranda rumah, pengibaran bendera, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bahasa Indonesia jarang menjadi tema dalam arus kesejarahan Proklamasi. Seruan Radja Tjantik membuktikan ada relasi intim antara bahasa dan kemerdekaan:

“Semoea bangsa pendjadjah insaf bahwa tjita-tjita kemerdekaan mendapat tenaga hidoepnja dari keinsafan bahasa. Kemerdekaan bahasa bukan lebih penting daripada kemerdekaan politik. Bahasa persatoean adalah momok jang berbahaja bagi pemeras bangsa.”

Tulisan ini hadir di hari-hari menjelang pengumuman kemerdekaan, 17 Agustus 1945. Kita bisa membuat klaim: Proklamasi tak bakal ada tanpa bahasa Indonesia.

Kita bisa melacak sejarah bahasa Indonesia sebagai bahasa politik melalui peristiwa Kongres Bahasa Indonesia I di Solo, 1938. Para guru, intelektual, jurnalis, pengarang, dan tokoh politik berkumpul untuk mengurusi bahasa Indonesia dalam agenda-agenda nasionalisme dan “kemadjoean”. Mereka menganggap bahasa Indonesia menapaki jalan terang, menggairahkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Peristiwa itu mendapat apresiasi Sanoesi Pane dalam surat kabar Kebangoenan, 22 Juni 1938:

“… Bahasa Indonesia soedah sadar akan persatoeannja, boekan sadja dalam artian politik, akan tetapi dalam artian keboedajaan jang seloeas-loeasnja.”

Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, menguatkan komitmen membentuk Indonesia.

Kesadaran memuncak saat detik-detik sejarah berlangsung di Jakarta. Para tokoh bangsa melakukan perbincangan dan perdebatan sengit, mengarah ke pengumuman kemerdekaan Indonesia. Kata-kata direnungkan, dituliskan, dan dimaknai. Deretan kata menentukan kebermaknaan Indonesia. Bahasa Indonesia hadir di lembaran kertas dan diwujudkan dalam bentuk tulisan tangan dan ketikan naskah Proklamasi membuktikan “api jang dahsjat” telah membakar nasionalisme, menguatkan persatuan demi pembentukan Indonesia. Kolonialisme berakhir di lembaran kertas, sirna oleh bahasa Indonesia.

Kesejarahan bahasa Indonesia dan Proklamasi terus berlanjut di masa revolusi. Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi, termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pesona bahasa Indonesia tampak menguat dalam Kongres Bahasa Indonesia II di Medan, 1954. Muhammad Yamin, tokoh sastra dan bahasa, memberi pidato berjudul “Pertumbuhan Bahasa Indonesia dalam Abad Proklamasi”. Bahasa Indonesia dianggap menjiwai Proklamasi, menggerakkan Indonesia secara revolusioner. Seruan Muhammad Yamin:

“Perubahan apapun jang akan terdjadi di Indonesia, namun satu hal tak akan berubah-ubah, bahasa Indonesia tidak akan lenjap dari bumi Indonesia, dan mungkin men­djadi bahasa jang terpenting diatas dunia.”

Ingatan atas sejarah bahasa Indonesia jarang jadi rujukan untuk perayaan hari kemerdekaan di Indonesia. Para penguasa dan publik sering lupa, tak memiliki referensi untuk menilik bilik sejarah. Bahasa Indonesia terbukti menggerakkan Indonesia, menjiwai Proklamasi. Kita mesti memiliki keinsafan bahwa bahasa Indonesia menentukan Proklamasi dan sejarah Indonesia.

Majalah Tempo, 16 Sep 2013

Kalang & Kalangannya

Jika Valli dari The Four Seasons bilang “walk like a man” dan ada yang bersikeras bahwa konstruksi sosial pembentuk stereotip gender harus didobrak, bagaimana menafsirkan “walk like a man” jika batasannya dikaburkan?

Two women bisa diargumenkan bisa menjadi orang tua yang hebat, tetapi bagaimanakah mendefinisikan “good father” di dalam perikatan itu? Bisakah “mother” di-fatherkan? Siapakah yang bisa memenuhi hak anak akan kelengkapan?[1][2]

Bagaimana seorang “trans” perempuan, misalnya, bisa mengalami kesejatian keperempuan sedangkan dulu kau pernah menggaungkan bahwa laki-laki tidak bisa menuliskan biologis hormonal, pengalaman serta privelege dalam konstruk dunia patriarkis, dan psikis keperempuanan?[3][4][5][6][7]

Jika dalam kajian gender argumen mengenai heteroseksualitas dialamatkan pada konstruksi sosial dan menelurkan pada istilah preferensi seksusal mengapakah justifikasi untuk yang selain heteroseksual dinisbatkan kepada “born this way”?[8]

Juga, bukankah ada perbedaan, jika di masa lalu ditemukan “ada kasus” yang tidak dinormalisasi kemudian saat dikoarkan di dalam konteks kekinian usungannya adalah “normalisasi” bahkan legitimasi dan kemudian masuk ke dalam bagian ketidaksepakatan bisa memiliki hak sewenang untuk menstempel bigot? Quo vadis ilmu yang pertama dan utama? Dan di manakah kelak ulama yang disebut sebagai ‘takut pada Tuhan’ dan bukan hanya pintar saja?

Rapid pace and yet chaotic discourse. Menarik bagi pengkaji diskursus ini apalagi ketika memakai world view yang berbeda; yang theistik.

========================

[1] Schumm WR. (2016). “A Review and Critique of Research on Same-Sex Parenting and Adoption,” Psychological Reports. 2016 Dec;119(3):641-760. Epub 2016 Sep 12.

[2] Lihat juga misalnya kampanye Katy Faust lewat blog pribadinya, “askthebigot.” Kanal kampanye lain yang berkelindan dengan isu ini adalah massresistance.org

[3] Akademisi dan penulis kelahiran Australia, Germaine Greer, pada 24 Oktober 2015 ketika diwawancarai Kirsty Wark dalam acara BBC Newsnight menyatakan bahwa perempuan transgender bukanlah perempuan. Sebab perempuan transgender tidak “look like, sound like, or behave like women.”

[4] Dame Jenni Murray, presenter kanal BBC Radio 4 selama lebih dari 30 tahun, menyatakan bahwa perempuan transgender tidak bisa disebut sebagai seorang perempuna karena: perempuan transgender memodelkan perempuan berdasarkan bagaimana laki-laki melihat perempuan dan “enjoying the privileged position in our society generally accorded to a man” (Rozina Sabur. 5 Maret 2017. “Jenni Murray: Transgender women are not ‘real women’,” The Telegraph, News, UK.). Murray menuliskan pandangannya di dalam sebuah artikel yang terbit di The Sunday Times yang terbit 5 Maret 2017 dengan judul “Jenni Murray: Be trans, be proud — but don’t call yourself a real woman” meskipun dimulai dengan kalimat pembuka: “Can someone who has lived as a man, with all the privilege that entails, really lay claim to womanhood? It takes more than a sex change and make-up. Let me make something absolutely clear at the outset. I am not transphobic or anti-trans. Not a Terf in other words. That’s trans-exclusionary radical feminist, to use one of the often-confusing expressions that have entered the language in this age of gender revolution.”

[5] Baik Greer maupun Murray walaupun memiliki pandangan terhadap perempuan transgender seperti itu dan oleh sebagian pengkampanye LGBTQ dianggap sebagai reductive (Stonewall) akan tetapi Murray berkata bahwa perempuan trangender ”should be treated with respect and protected from the bullying and violence” (dalam Tom Parry. 6 Maret 2017. “BBC presenter under fire for claiming transgender women ‘aren’t real women’” Mirror, UK) dan Greer pun memberikan pernyataan bahwa ia bersedia memakai pronoun perempuan kepada perempuan transgender sebagai “courtesy” (lih. Endnote no 3).

[6] Penulis dan pegiat feminisme kelahiran Nigeria, Chimamanda Ngozi Adichie, juga memiliki pandangan bahwa “It’s not about how we wear our hair or whether we have a vagina or a penis. … It’s about the way the world treats us, and I think if you’ve lived in the world as a man with the privileges that the world accords to men and then sort of change gender, it’s difficult for me to accept that then we can equate your experience with the experience of a woman who has lived from the beginning as a woman and who has not been accorded those privileges that men are.” (Maya Oppenheim. 12 Maret 2017. “Chimamanda Ngozi Adichie faces backlash for suggesting transgender women are not real women” Independent, UK). Ketika ia dibombardir dengan serangan karena seolah memencilkan perempuan transgender dan bahkan transphobia, is kemudian menulis di akun Facebooknya “Chimamanda Ngozi Adichie” pada tanggal 11 Maret 2017: “Gender matters because of socialization. And our socialization shapes how we occupy our space in the world. To say this is not to exclude trans women from Feminism or to suggest that trans issues are not feminist issues or to diminish the violence they experience – a violence that is pure misogyny. But simply to say that acknowledging differences and being supportive are not mutually exclusive. And that there is space in feminism for different experiences.”

[7] Penulis dari Sydney, Allison Gallagher, menanggapi pendapat Murray dan Adichie dengan argumen bahwa perempuan trangender tidak merasakan privelege kelaki-lakian dalam tulisannya berjudul “No, transgender women like me did not grow up with ‘male privilege’” (Sydney Morning Herald, 14 Maret 2017).

[8] Silakan rujuk pada tulisan Simon Copland, “Born this way? Society, sexuality and the search for the ‘gay gene’” dalam The Guardian, 11 Juli 2015.

 

Siapa yang Berhak Bersuara di Dalam Industri Sepakbola?

Tulisan ini terbit di panditfootball pada 24 Februari 2017. Akses pada situs termaksud bisa dirambah lewat tautan ini.


Siapa yang paling berhak mewakili suara liyan adalah pertanyaan yang dikupas dengan sangat padat di dalam tulisan Linda Alcoff berjudul “The Problem of Speaking for Others.” Siapakah yang mempunyai otoritas lebih tinggi membicarakan suatu kelompok, suatu komunitas, apakah seorang ahli yang melakukan riset dan punya data ataukah orang-orang yang menjadi bagian dari komunitas itu?

Pertanyaan itu juga muncul menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tulisan Multatuli yang berjudul Max Havelaar, apakah ia tulus dan memiliki otoritas yang valid untuk menyuarakan ketertindasan pribumi ataukah Multatuli hanya memperjuangkan dirinya sendiri dan salah di dalam menafsirkan penderitaan pribumi? Itulah yang dibongkar Nieuwenhuys dan juga sejarawan Belanda Wesseling meski van der Bergh membela pengaruh Max Havelaar terhadap pupusnya kolonialisme di Indonesia.

Hal yang sama juga terjadi di Liga Inggris. Keributan baru saja terjadi antara pandit sepakbola Gary Neville dengan para kontributor ArsenalFanTV.

Pertanyaannya adalah, jika Arsenal dan masa depan Arsenal harus membicarakan masih perlu tidaknya peran Arsene Wenger maka suara siapakah yang lebih layak dipertimbangkan? Suara siapakah yang lebih layak didengar? Apakah seorang pandit sepakbola yang tahu permainan sepakbola dan punya beragam data tetapi tidak memiliki keterikatan emosional, pengorbanan uang dan waktu untuk membeli tiket dan menonton pertandingan seperti Gary Neville lebih punya otoritas dibandingkan para suporter di ArsenalFanTV yang menyuarakan pergantian manajer Arsenal?

Masalahnya dimulai ketika Gary Neville menyebut para suporter Arsenal di ArsenalFanTV sebagai embarassing (memalukan) karena meminta Wenger out sementara Wenger sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa selama 20 tahun menukangi Arsenal.

Robbie Lyle, pendiri dan pembawa acara ArsenalFanTV, sebuah kanal fans Arsenal di YouTube yang berdiri sejak November 2012, menyatakan bahwa apa yang dinyatakan oleh Gary Neville adalah seolah meremehkan suara suporter dari pertandingan sepakbola. Di dalam sebuah acara yang disiarkan oleh Ball Street Network, sebuah jaringan pemberi kanal bagi suporter sepakbola untuk menyuarakan diri mereka yang tidak melulu didikte oleh media massa arus utama, Robbie menekankan bahwa suara dari suporter harus mulai dipertimbangkan. Suporterlah yang menghidupkan pertandingan sepakbola dan membuat sebuah klub dapat terus hidup.

Beberapa media massa besar di Inggris (The Telegraph, Independent, The Guardian, The Evening Standard, Daily Mail) membicarakan polemik ini dan pembicaraan menjurus pada fenomena fan media atau fan TV ini muncul dengan berbagai perspektif.

Ada yang pesimis mengenai kelestarian kanal penyambung lidah fans seperti ArsenalFanTV ini tetapi juga ada yang melihatnya secara optimis bahwa tradisi baru di dalam pewartaan sepakbola kini telah berubah bukan hanya domain media massa besar, para pandit sepakbola, atau mantan pesepakbola saja. Suporter (sudah) mulai didengar, dan suara mereka yang dulu tidak muncul di khalayak ramai, terpisah-pisah, sepi, kini bisa didengar lebih luas dan tersatukan dalam emosi, keinginan, bahkan tuntutan yang sama.

Benar bahwa polemik yang muncul dari pernyataan Gary Neville terhadap ArsenalFanTV akhirnya terlerai setelah Garry Neville bertemu dan berbagi pandangan dengan para fan kontributor ArsenalFanTV. Benar bahwa Arsene Wenger tampaknya masih belum goyah juga padahal sudah dibombardir dengan teriakan dari kontributor ArsenalFanTV agar ia keluar; suara para suporter Arsenal seolah-olah tidak memberikan dampak berarti.

Tetapi munculnya polemik yang berawal dari komentar seorang pandit sepakbola yang cukup disegani di sebuah acara TV seperti Gary Neville mengenai suara-suara fan di kanal ArsenalFanTV dan coverage dari media massa utama di Inggris justru menjadi bukti bahwa otoritas suara media massa besar dan para pandit sepakbola kini tidak menjadi monopoli mereka semenjak fan media mulai pelan tetapi pasti masuk ke dalam pelibat diskursus mengenai bagaimana industri sepakbola dijalankan dan bagaimana sepakbola harus dimainkan.

Seperti penjelasan Alcoff di dalam tulisannya bahwa tidak jadi soal siapa yang harus menyuarakan sesuatu asalkan perubahan yang baik bagi semua pihak dapat terjadi. Hal inilah yang dilihat sebagai hal yang positif oleh Lawrence Tallis, seorang pengamat media sepakbola, mengenai fan media. Bahwa revolusi di dalam industri sepakbola di Inggris bisa diklaim sedang terjadi dan suara suporter lewat fan media kini menjadi bagian vital di dalamnya.

Bahwa perubahan yang baik di dalam industri sepakbola di Inggris kini tidaklah melulu berasal dari suara yang berasal dari media massa arus utama dan para pandit sebab suara para suporter bisa saja memberikan perubahan yang baik bagi industri sepakbola dan bagi sebuah klub.

Tentu saja untuk kasus Arsenal, belum tentu konsistensi yang dibela oleh Gary Neville, seorang pandit sepakbola, atas Arsene Wenger adalah baik bagi Arsenal. Bisa jadi suara para suporterlah yang menginginkan Arsene Wenger keluar dari Arsenal dan digantikan oleh manajer lainnya yang justru akan membawa Arsenal kepada jalan kejayaan.

Ketika

 

Ketika kau menagih sajak
Tantang aku tak pernah bikin satu
Maka relakan kalimat pendek ini
Merangkum segala sajak yang mungkin kubuat untukmu
Dalam suka dan duka, dalam tangis maupun tertawa.
Saat intensitas kasih terasa, atau bahkan saat bosan membuat tidur susah tahan jaga.

Dee, semoga Allah selalu merahmati dan menjagamu.

Itu.

Multikulturalisme; Semangat Lebur Agama versus Hidup Berdampingan dalam Perbedaan Keberagamaan

Multikulturalisme sebagai isme, world view, menyetarakan satu pandangan pukul rata pada keyakinan yang berbeda. Semua harus dilogikakan dengan “logika” dan perbedaan tradisi berpikir serta skriptur disingkirkan. Ia semacam universalisme, globalisasi, standardisasi gaya berpikir dan mencerapi kehidupan.

Seperti pluralisme yang berbahaya ketika ia menjadi -isme, multikulturalisme memiliki ruh yang sama. Hanya multikulturalisme mengusung penstandaran takaran sedangkan pluralisme menerima perbedaan namun menyamakan tujuan; sebuah kerelatifan. (Jangan salah campur dengan multikulturalisme sebagai “penerimaan diversitas dan pluralisme sebagai padanan kemajemukan lho …)

Tidak hanya sekali saya mengkritik bagaimana kita mengikuti gendang tabuhan multikulturalisme ini dan ini adalah racun.

Berkenaan dengan toleransi, ada dua pendekatan yang ramai di Indonesia dan salah satu dari ini tidak produktif. Justru yang tidak produktif ini yang kerap muncul di media sosial dan parahnya kadang disengkuyung, di-endorse, digaungkan oleh, dalam konteks keyakinan saya, akademisi-akademisi Muslim atau bahkan “Ulama” atau “Ustad Gadungan.” Pendekatan toleransi yang saling belajar untuk dapat belajar memahami ditinggalkan dan di media sosial malah ramai pada ide toleransi yang tak produktif. Kacau. Chaos.

Misal di dalam pemersoalan “topi Santa Klaus” yang asosiatif dengan (perayaan) Natal meski tidak dipakai pada hari Natal sekalipun.

Saya tak akan bicara kajian pop culture seperti misalnya bagaimana FIKSASI warna khas Santa Claus adalah merah dan putih yang ada sejarah kuat Coca Cola. Saya tak mengatakan bahwa sebelumnya tidak ada representasi Santa dengan warna itu. Fokusnya adalah pengukuhan, fiksasi, bahkan mungkin bisa dikelindankan dengan kerja kapitalisme. Jika Panjenengan longgar, bisa do some research sendiri.

Argumen yang toksik menyinyirkan “apakah hanya dengan topi Santa” kemudian “imanmu menjadi lemah atau hilang atau terkristenkan” … “kalau begitu lemah sekali imanmu” atau kalimat semakna dengannya memiliki cara pandang multikulturalisme, bahwa dimunculkan keseragaman berpikir pada kekhasan tiap budaya, tradisi, agama. Ia seolah-olah “sangat logis” namun jika serius merenungi adalah racun.

Di dalam diskursus khas Islamik, ada panduan-panduan yang berlandas skriptur yang secara jelas melarang penyerupaan cara beraksesoris yang asosiatif dengn keyakinan liyan.

Jika misalnya di dalam agama lain, “hal yang sama” tidak disebut bermasalah (baca: dosa; menciderai iman), karena memang tidak ada panduan skriptur tentang itu di dalam tradisi mereka, maka itu adalah khas mereka.

Sungguh sangat tak elok mendampingkan satu fenomena yang sama dengan alat takaran yang berbeda. Upaya “standarisasi” ini adalah racun dan banyak yang tidak sadar tentangnya. Jika standarisasi penakaran ini kemudian dilazimkan dan menjadi sesuatu yang normal di mata awam, menjadi ternormalisasikan, maka banyak kekhasan tiap agama menjadi luntur dan terlebur serta semangat “berusaha memahami,” semangat toleransi, cita-cita Bhineka Tunggal Ika menjadi sesuatu basi.

Contoh lain yang dulu pernah saya bahas adalah karikatur para Nabi (salam dan sholawat atas mereka semua). Di dalam tradisi Islam, (isu ikonoklasme) adalah tercela jika menggambarkan Nabi, siapapun Nabi itu. Dan ini disepakati di dalam tradisi imam yang empat.

Nah, dalam konteks agama bertalian lewat Bapak Ibrahim, atau Abraham, di Indonesia, di dalam tradisi Katolik dan Kristen sependek pengetahuan saya, tidak ada larangan itu. Dan memang Katolik dan Kristen ada tradisi menggambarkan para Nabi (dan juga Yesus).

Pembicaraan tentang Yesus (Jesu, Joshua, ‘Isa) dan bagaimana “ia” direpresentasikan dan diyakini secara berbeda di dalam Katolik, Kristen, dan Islam tak perlu saya bahas panjang lebar kecuali bahwa seorang Muslim dianggap Kafir jika tidak meyakini Yesus (bukan sebagai bagian dari Trinitas, tentu saja, namun sebagai salah satu figur penting dalam penyampaian pesan Tuhan kepada kaum Yahudi: sebagai Nabi dan Rasul).

Oleh sebab itulah terjadi “toleransi” ketika Islam melarang penggambaran Nabi siapapun sedangkan Katolik dan Kristen mengharuskan pengimajian riil Yesus dalam patung dalam gambar, maka tirisan yang muncul adalah “toleransi, memahami” bagaimana keyakinan umat Katolik dan Kristen sedangkan untuk gambar Nabi Muhammad (sholawat dan salam atasnya), larangan itu berlaku. Kepada umat liyan, yang tiada urgensi keyakinan untuk menggambarkan Nabi Muhammad, maka penggambarannya adalah dianggap pelecehan.

Begitu juga misalnya bagaimana Sunan Kudus konon menasehati santrinya agar menghindari makan daging sapi sebab masih banyak umat Hindu saat itu yang menganggap sapi sebagai hewan suci. (Mengenai apakah Hindu di Jawa saat itu, di India dan di Bali sama keyakinan akan sapi, saya belum mengkajinya) Bukan mengharamkan daging sapi namun jangan memprovokasi penyembelihan sapi, konsumsi daging sapi, di depan khalayak Hindu.

Kembali ke “gambar,” sangat tidak elok misalnya mengatakan: “lha wong di kita saja mau gambar ini dan gambar itu tidak masalah, masak kita menggambar Nabi Muhammad saja tidak boleh. Kamu boleh kok menggambar Nabi-nabi di tradisi kami. Begitu saja kok ribut. Jangan menjadi umat yang bersumbu pendek.”

Kalau yang bilang seperti itu adalah liyan, maka memahamkan dengan kasih dan lembut diperlukan. Sampaikan kepada mereka bagaimana “tradisi” kita dan berharap mereka mau “toleransi.” Kalau memang bersinggungan “kepentingan,” coba cari adakah tirisan atas itu. Damai itu baik bagi semua dan itu memerlukan saling belajar mendengarkan.

Nah, kalau misalnya ada “ulama nyinyirun” atau Ustad jadi-jadian seperti Ustad Abu Janda Al Boliwudi, yang “terkenal itu,” mengatakan kalimat seperti itu atau membuat meme berkalimat seperti itu, ….

Panjenengan harusnya tahu untuk tidak menenggak racun itu. Bahkan walaupun hanya untuk lucu-lucuan. Tidak elok (bagi diri Panjenengan) dan berbahaya (bagi liyan yang kemudian malah mem-perceive Islam dengan cara di luar tradisi mainstream dan malah memegang tradisi “popular” yang muncul dari justifikasi dan atau afirmasi JUSTRU dari umat Islam yang menganggap hal-hal itu HANYA “lucu-lucuan”).

Termasuk misalnya ide bergantian peribadatan, tukar menukar senandung peribadatan, berpinjaman tempat ibadah. Meskipun bagi suatu agama hal seperti ini “boleh tiada pantangan,” akan tetapi di dalam Islam, misalnya, semangat yang melatarbelakangi surat al Kafirun mengenai bergantian peribadatan dan bagaimana Umar r.a. menjaga dirinya dari beribadah di Gereja bisa dijadikan rujukan. Lha bagaimana kalau darurat? Pertanyaannya tentu saja, kedaruratan sampai di mana dan apakah tiada solusi lain dibandingkan melakukan sesuatu yang longgar penyepelean tidak karu-karuan.

Demikian.

Pernik Facebook: Pilkada Jakarta dan Voter Preferences Muslim

RAKYAT TAHU SIAPA YANG BAIK DAN BENAR KERJA?

Pernyataan itu sejatinya agak susah dijawab. Salah satu faktornya adalah bagaimana kekuasaan bisa menguasai sorot lampu.

Suara-suara sumbang yang menyuarakan hal-hal negatif penguasa kerap dianggap murni politik. Bahwa mereka yang menyuarakan keburukan penguasa adalah oposan yang hendak merebut kekuasaan.

Suara-suara sumbang lainnya yang menyuarakan keburukan penguasa juga kerap kalah kanal toa, kalah intensitas penampilan, dibekap kekerapan penguasa menampilkan hal-hal yang hebat dari dirinya.

Untuk kesekian kalinya saya akan merujuk pada Noam Chomsky: “The general population doesn’t know what’s happening, and it doesn’t even know that it doesn’t know.”

Bahwa kebanyakan orang tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan cilakanya kebanyakan orang ini tak sadar bahwa dirinya tidak tahu.

Kata kuncinya tentu saja adalah well-informed atau tidak.

Hadirnya media sosial memberikan harapan pada penyebaran informasi kepada khalayak.

Di satu sisi, benar bahwa informasi yang tersebar bisa valid tetapi bisa juga hoax (fake), dan juga bisa campuran keduanya. Dan ini membuat kebingungan khalayak, confusion, sebab memisahkan informasi valid, dengan hoax, dan juga yang campuran antara valid dengan hoax menjadi susah.

Akibatnya adalah kadang muncul “ambil gampangnya” saja; bahwa sistem berjalan dengn baik: yang jahat, yang menyeleweng, yang menyalahgunakan wewenang pasti diurus oleh sistem, oleh pihak berwajib.

Jadi saat penguasa yang dikecam suara sumbang dan kadang satu dua media massa besar turut memberitakan, dianggaplah sebagai “kurang benar” atau “melulu bermotif politis.”

Dengan adanya media sosial-lah, suara-suara sumbang yang lamat-lamat saja atau kadang rancu diwartakan oleh media massa besar mendapatkan kesempatan didengarkan, dibaca, ditimbang secara seimbang kadang langsung dari tangan pertama.

Lewat media sosial-lah, informasi-informasi yang berseliweran, tumpang tindih, saling berganti bisa dirangkaikan sebagai satu kesatuan sebagaimana saya sedang lakukan ini.

Saya tentu tidak akan bosan menyoroti Jakarta dan memang status ini akan berbicara mengenai Jakarta. Saya akan berbagi informasi yang saya yakin bukan hoax, valid dan bisa diverifikasi sumber dan kontennya, mengenai Ahok.

Dari kacamata saya sebagai Muslim, saya sangat tersinggung dengan gaya Ahok membahas satu ayat di dalam AL Quran yang mengganjal ambisi politiknya. Ia bukan hanya “mengeluh” bahwa sebagai seorang yang bukan Muslim, keyakinan sebagian besar Muslim mengenai pemilihan pemimpin yang mengutamakan persamaan keimanan bisa mengganjal ambisi politiknya. Ahok melangkah lebih jauh dari itu, ia konsisten membuat olok-olokan mengenainya.

Bagian ketersinggungan saya, sudah sekian kalinya saya bahas. Tentu dari kacamata gelut keilmuan saya (S2 saya adalah Manajemen Pemasaran, dan dulu pernah mendapat offer dari salah satu Universitas di New Zealand untuk riset PhD di bidang Pemasaran Politik), pendekatan pemasaran politik Ahok adalah kasar. Tetapi entah mengapa kekasaran terhadap Muslim di beberapa negara malah mendapat normalisasi, lihat saja misalnya di Amerika Serikat dan Belanda. Bahkan di Australia, politisi yang kasar terhadap Islam juga mulai naik daun meskipun banyak orang Australia yang saya temui di sini sangat mencibirnya.

Tulisan saya terbaru memang berharap masyarakat Jakarta bisa mengikhlaskan Ahok untuk dilupakan dari target coblosan. Mungkin harapan saya akan dicibir karena, misalnya saya seorang Muslim, atau misalnya saya bukan orang Jakarta (sehingga tidak elok bicara mengenai Jakarta).

Tetapi justru saya sebagai Muslim berharap kepada semua umat beragama di Indonesia untuk tidak menormalisasi dan menjustifikasi pendekatan pemasaran politik Ahok dengan terus-terusan membelanya sebagai “tidak bersalah” dan “sah-sah saja” seolah sebagai “minoritas yang terzalimi.” Saya sudah sampaikan di tulisan di blog saya bahwa ada banyak cara misalnya Ahok hendak berkampanye sebagai seorang minoritas.

Dia bisa bermain di dua segmen jenis voter Muslim yang sudah saya jabarkan di tulisan saya sebelumnya: Muslim Sekular dan Muslim yang membagi kekuasaan ala demokrasi menjadi beberapa bagian. Dan bahkan ia bisa juga mencuri hati voter Muslim di dalam isu “pemimpin yang amanah dan tidak khianat.”

Tentu kecuali jika Ahok menyadari bahwa ia “kurang” di dalam menampilkan argumen-argumen bahwa ia mempunyai banyak kelebihan dibandingkan kompetitor lainnya.

Isu agama akan menguntungkan dirinya sebagai minoritas ketika, maaf, yang tersulut berhasil ditampilkan media sebagai “Islam yang tidak toleran, kasar, dan merusak NKRI.”

Ia sebagai minoritas tentu akan didukung oleh minoritas dan citraan dizalimi akan membuatnya mendapat simpati dari Muslim yang masih mudah terhanyut dengan ibaan “tokoh terzalimi.”

Justru di situlah masalahnya.

Ketika Ahok kemudian mendapatkan dukungan dan kemudian menang dengan pendekatan pemasaran politik yang seperti itu di Ibu Kota negara, saya khawatir ke depannya akan menjadi teladan atau blue-print bagi pendekatan pemasaran politik dengan mengangkat isu agama secara brutal; mengolok-olok keyakinan liyan dan bisa melenggang menduduki kursi kekuasaan.

Itu buruk sekali.

Saya hendak menyampaikan bahwa koar-koar Ahok yang selalu mengklaim bahwa ia hendak mengadu program kerja dan atau prestasi miliknya, selalu ia katakan: “Mereka (para lawan dia) tidak mau adu program kerja dan pencapaian tetapi selalu bawa-bawa isu agama.”

Benarkah demikian? Coba misalnya kita semua untuk sementara lupakan hiruk pikuk isu agama yang selalu dijadikan sorot utama Ahok dan membuat kita semua (tidak hanya warga Jakarta tetapi seluruh Indonesia) terlena dan tidak mau mencari tahu bagaimana program kerja Ahok dan atau pencapaian Ahok.

Cobalah lupakan bahwa Anda mendukung Ahok karena sama agama dengan Ahok atau beragama yang minoritas. Cobalah lupakan bahwa Anda tidak mendukung Ahok karena Anda beragama kaum mayoritas (Islam) yang terbawa fokus pikiran dan perasaan (dan saya anggap wajar) terkait dengan olok-olok Ahok mengenai keyakinan pada satu ayat di dalam Al Quran.

Cobalah Anda semua fokus pada misalnya prestasi Ahok (mengenai program kerja, di mana-mana petahana bisa di atas angin jika ia berniat meneruskan program kerja sebelumnya).

Mengenai prestasi, sebelum Anda melangkah lebih jauh mencari dengan niat adil pada diri Anda sendiri di dalam menentukan pemimpin dan teladan lewat banyak situs dan opinion leader di media sosial yang pro dan kontra, ingatlah dulu bahwa seorang yang sudah pernah menjabat tentu ada bukti fisik membangun sesuatu.

Saya padankan, maaf agak ekstrem, semua pemimpin atau kepala daerah yang kemudian tersandung kasus korupsi atau penyelewengan amanah, pasti ada bukti-bukti fisik pernah membangun sesuatu, sudah “kerja nyata.” Logikanya adalah, masak seorang kepala daerah yang sudah pernah menjabat tidak pernah membangun sesuatu? Kan tidak mungkin tidur saja selama menjabat kan? Jadi hal ini juga mohon dijadikan pertimbangan untuk menentukan pilihan pada seorang petahana yang mengklaim sudah membangun sesuatu.

Baiklah Anda-anda semua saya ajak bersafari kepada beberapa hal yang semoga Anda bisa terbuka menerima “suara-suara sumbang” mengenai Ahok di kotak komentar saya di bawah ini.

Saya akan tautkan beberapa hal yang semoga Anda, sudi membaca dulu, merenung, dan kemudian menentukan sikap, apakah memang Ahok adalah pemimpin yang Anda harapkan untuk menjadi kepala daerah Anda, menjadi teladan kepemimpinan, dan menjadi model pemasaran politik yang menormalisasi tindak pemasaran politik brutal dengan isu agama sebagai fokus.

Demikian.

Dipa Nugraha

Status Facebook 11 Februari 2017

TOKOH KITA DAN MUSLIM

Mengenai Tokoh Kita, kita bisa melihat bahwa ia bisa tetap bisa mengambil suara voters Muslim.

Paling tidak, ada beberapa jenis voters Muslim.

  • 1). Yang memegang keyakinan bahwa selama ada opsi yang seiman di dalam memilih pemimpin publik, ia tidak akan memilih kecuali yang seiman.
  • 2). Yang memegang keyakinan bahwa adanya opsi seiman atau tidak adalah tidak relevan. Sebab pemimpin publik dianggap tidak ada relevansi dengan wilayah dan pengaruh keberagamaan. Jabatan pemimpin publik adalah jabatan sekuler. Atau “tidak sekuler” namun ada hal lainnya yang menjadi pertimbangan.

Model voter ini terbagi pada:
a. Benar-benar tidak relevan memilih kandidat berdasar kesamaan iman sebab kepemerintahan di negara yang bukan negara teokratis adalah tak melibatkan agama. Jadi fokusnya adalah sistemnya seperti apa.
b. Sedikit relevan namun percaya bahwa kaku untuk fokus ke kandidat seiman tidak sesuai dengan tiga pilar kepemimpinan sistem demokrasi di mana eksekutif hanya “sepertiga” dari kekuasaan dan peneluran kebijakan publik. Artinya, ketika di wilayah kuasa legislatif sudah memilih perwakilan yang Muslim maka dianggap sudah memenuhi pemberian kuasa pada kandidat seiman.
c. Model pemikiran Martin Luther (?), Bapak Pendiri Protestan, yang paling tidak nampaknya mempengaruhi sekulerisme Barat dan menginspirasi (tanpa disadari) beberapa Muslim bahwa pemimpin keduniaan harus dibedakan dengan pemimpin kesurgaan. Sehingga, model apapun wilayah atau negaranya, pejabat publik dianggap tidak sama dengan pejabat keagamaan dan kemudian masa bodoh dengan kesamaan atau tidaknya keimanannya.

  • 3). Mereka yang tidak mau berpartisipasi dalam pemilu. Pemilu adalah “haram” karena ia bukan sistem pemilihan yang Islami. Model ini akan selalu golput.
  • 4). Mereka yang tak mau terlibat dalam pemilu karena pemilu tidak Islami namun akan bergerak ikut pemilu jika ada pandangan darurat bahwa ketidakterlibatannya akan berarti membiarkan kezaliman berkuasa.
  • 5). Mereka yang melihat bahwa politik itu busuk sehingga tak mau membicarakan agama atau keterlibatan keyakinan di dalam pemilu atau politik. Mereka khawatir bahwa masuknya agama akan mendesakralisasikan agama.
  • 6). Mereka yang tergerak sesuai tokoh anutan kharismatik. Ikut apapun dawuh atau anjuran tokoh anutannya.
  • 7). Mereka yang tak peduli politik dan siapa pemimpin yang memimpin selama ia bisa melihat ada pembangunan dan tidak merugikan kehidupan pribadinya (Model ignorant yang sengaja saya bedakan dengan penganut sekularisme).
  • 8). Mereka yang memilih sesuai uang saku gerilya simpatisan pada saat operasi fajar.

Mengingat terdapat dua paslon lain yang berkompetisi dengan Tokoh Kita, dan misalnya pada voter jenis nomor 1 akan bisa terpecah pada dua paslon lain, maka Tokoh Kita justru dari mobilisasi liyan (yang saya yakin ada), malah bisa mengeruk suara dari voternya yang seiman.

Kemudian untuk mengambil suara dari voters Muslim, Tokoh Kita bisa bermain dan bermanuver di jenis voter Muslim kecuali nomer 1 dan 4.

Kalau penulis status ini model voter yang seperti nomer berapa? Silakan tebak sendiri.

Jadi bagi yang masuk pada voter nomer 1 atau 4, kerja political marketing-nya harus giat dan cerdas. Isu perbedaan keyakinan untuk memilih atau tidak memilih kandidat MESKI TETAP BISA DAN SAH dipakai karena itu menyangkut keyakinan, akan tetapi di dalam political marketing yang sukses, bahan pemenangan “pertempuran” juga harus memahami medan dan tidak terlena.

Misalnya saja setelah tahu medan yang bisa digarap, adanya jenis-jenis voters ini, walau SATU IMAN dan bisa melenakan jika dihitung berdasar angka demografik Muslim namun itu tidak cukup.

Tengoklah misalnya kemungkinan menampilkan sisi-sisi lain dari Tokoh Kita yang banyak publik belum tahu. Misal klaim pencapaian dengan faktanya, klaim prestasi dan faktanya, spin doctoring masalah rasisme, sengketa penggusuran yang MELANGGAR hukum (lebih dari satu kasus), rekam jejak politik, dan lain sebagainya.

Semua harus dilakukan dengan sebisa mungkin profesional. Kurangi atau bahkan hilangkan kebiasaan panggil yang “sah secara teologis” namun tak nyaman di telinga liyan ketika hendak mengeruk simpati tidak hanya dari voter Muslim semisal panggilan “Kafir.”

Poster, meme, status, ketik sebaik mungkin. Kurangi salah ketik, pelajari kata depan “di” dan bedanya terhadap imbuhan “di.” Misalnya. Bayangkan saja seperti membuat undangan pernikahan milik kita sendiri.

Jika diniatkan kampanye sebagai serupa “dakwah” mengapa tidak dipilih dilakukan dengan baik (ihsan), terpuji akhlaq, dan mengandung nasehat-nasehat yang “bil hikmah”? Mengapa tidak mau profesional dan umuk lena pada jumlah?

Demikian.

Dipa Nugraha

Status Facebook 15 Januari 2017

TENTANG PUSINGAN

Tidak pas jika mengatakan bahwa domain pembicaraan tafsir sebuah ayat adalah milik mufassir saja, kadang orang awam juga ngobrol dan komentar tentang suatu ayat dalam konteks yang berbeda-beda: bertanya, aplikasinya, aktualisasinya, relevansinya, baiknya tanya ke siapa, dst., dst.

Yang menjadi masalah dan ini jadi fokus agar orang “cerdik pandai” tidak membuat pusingan adalah bagaimana Ahok menyerang para pendakwah dari agama yang berbeda dan meyakini bahwa suatu ayat di dalam Quran mempunyai makna aplikatif dalam [keadaan yang ideal] untuk tidak memilih pemimpin dari golongan lain. Ia menyerang dengan kalimat: jangan mau dibohongi (merekakah para pendakwah pembohong sedangkan nasehat bersandar tafsir itu sudah ratusan tahun ada? Bahkan terjemah Quran Depag di Indonesia yang sudah berdekade menyatakan hal yang sama?), pengecut dan rasis (mengapakah menggelari demikian sedangkan beberapa agama memang ada “guidance mengenai siapa yang baiknya dipilih”?).

Bahkan jikalau ada pembelaan mengenai tiada niat “menyerang,” bukankah ia sudah bahas itu lebih dari dua kali? Coba tengok buku tulisannya, coba berapa kali ia mengeluarkan pernyataan menyindir tentang itu di beberapa kali kesempatan?

Bahkan misalnya, misal, ia kelak hendak mengaitkan dengan pilkada, maka ada dua hal yang harus digarisbawahi. Pertama adalah musim kampanye pilkada belum dimulai. Jika ia sudah bergerak duluan (di Pulau Seribu) maka ia sudah berada pada posisi yang tidak pas. Kedua, kandidat pesaing belum atau tidak memberikan ke publik pernyataan mengenai bagaimana tak usah memilih Ahok sebab ia bukan Muslim atau menggunakan ayat itu dalam kampanye mereka, yang juga belum mulai karena belum saatnya.

Justru ketika Ahok paham berdasarkan bimbingan yang ia peroleh mengenai adanya tafsiran lain dari ayat tersebut yang sama-sama kuat dan hidup dinamis di internal Muslim sebagai target voter mayoritas yang hendak ia bidik untuk “ikhlas menjadi penguasa Jakarta dan membangun hal-hal gigantis di Jakarta bagi kaum urban menengah-atas dan atas” maka perlukah ia begitu konsisten untuk menyerang satu tafsiran dari umat lain daripada secara elegan misalnya, membicarakan tafsiran lainnya demi ambisi politiknya? Bukankah endorsement lewat kerja political marketing melalui beberapa “ulama” bisa dan mungkin diterapkan di dalam kompetisi meraih kekuasaan? Mengapakah ia harus menyeberang pagar dan merusak taman yang penuh aneka bunga?

Dan, janganlah kawan, kau lihat ini sebagai minoritas dizalimi mayoritas. Janganlah ada pikiran yang teracuni media massa Barat dan takut bahwa Ahok dibawa ke pengadilan akan berimbas kepada kami, minoritas Muslim di negara lain. Adakah kau menyebut ini nanti jadi kausa primer Islamophobia yang telah sedang ada sebelumnya? Bukankah justru kau, aku, kita bisa menjelaskan kepada mereka di sini bahwa Ahok selama ini, jauh sebelum kasus ini, memang kerap kontroversial dalam ucapan? Lainnya yang perlu dicatat adalah “Islamic Movement” sinonim dengan “radikalisme dan intoleransi” sell their papers dan menguatkan industri Islamophobia bahkan ketika movementnya sangat damai dan dijamin UU sekalipun? Bukankah jadi tugas indah kita untuk dengan baik menjelaskan kepada mereka?

Dipa Nugraha

Status Facebook 13 Desember 2016

MASALAH SUARA DAN REPRESENTASI YANG DIWAKILKAN SERTA OTORITAS NARATIF

Ada sebuah paper yang berbicara mengenai sampai sejauh mana kesahihan suara yang diwakilkan menetapi suara yang terwakili.

Apakah pesan dan keluhan dari orang tertindas akan sama disuarakan oleh pembela kaum tertindas ketika menyuarakannya kepada penguasa penindas?

Paper itu menarik. Ada di komputer saya dan saya lupa judul dan penulisnya. Biasa, saya berfacebookan lebih kerap di hape layar kecil saya, seperti saat saya membuat status ini sehingga tak bisa mendudah paper itu. [Judul paper itu “The Problem of Speaking For Others” karya Linda Alcoff]

Paper itu dibuka dengan kutipan Presiden Amerika Serikat yang berpidato mengenai betapa sengsaranya rakyat di negara X dan dunia harus membebaskan mereka dari kesengsaraan yang lebih jauh.

Saya akan melompat-lompat di dalam menenun kisah satu dengan lainnya berkenaan dengan isu besar mengenai sebuah kota di negara seberang lautan.

Kemudian kita bisa mendarat pada ucapan Chomsky yang terkenal, bahwa default mayoritas awam adalah tidak tahu, dan mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu.

Tentu kecuali ada yang pegang toa menyuarakan. Oposan, kontra, kaum resisten, golongan kalisan.

Kemudian kita bisa menjelajah pada kisah Foucault dengan medical gaze-nya. Bahwa pasien ditempatkan dalam keadaan untuk ditelanjangi dan diceritakan lewat otoritasi keprofesian, dari profesi di dalam struktur di masyarakat, yang bernama dokter.

Dokter mempunyai kewenangan untuk melakukan apapun, dalam batas kekuasaannya, untuk menuliskan sesuatu mengenai pasien: sehat, sakit, kurang ini, kebanyakan itu, obatnya ini, dst. dst. Pasien bisa protes, bisa ganti dokter, tetapi dokter memiliki privelege superior dibandingkan pasiennya.

Kita bisa meloncat lagi kepada kisah Sitor Situmorang yang pergi menemui dokter di dalam salah satu sajaknya.

Bahwa ia datang dalam keadaan merasa sehat, hanya berniat kontrol kondisi tubuh, hanya kemudian mendapati bahwa dokter menemukan, memberikan pandangan medis, mendiagnosis bahwa ia bermasalah organ ininya, salah bagian itunya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ia yang semula bisa mengklaim diri merasa sehat, ternyata sebenarnya terdapat laten penyakit, potensi sakit dikarenakan ini dan itu.

Dari banyak hal melompat ke sana kemari itulah, lewat status ini, saya hendak menjawab tiga komentator di status-status saya yang bunyi pertanyaannya bernada sama: Tidak tinggal dan merasakan Jakarta tetapi menyuarakan tentang Jakarta, bagaimanakah Anda mendapatkan justifikasi dan siapa yang memberikan otorisasi?

Atau, dalam bahasa pendek: “Tak tinggal di Jakarta, tapi sok tahu tentang Jakarta!”

Semoga paragraf-paragraf meloncat-loncat di atas bisa memberikan gambaran ketidakelokan mengenai klaim: “Kami selalu lebih tahu karena kami warga kota ini.”

Klaim “selalu lebih tahu” dengan justifikasi “karena kami ada di sini dan merasakan” adalah tahbis otoritasi sahihnya suara yang sebaiknya direnungkan ulang.

Ambil contoh Bukit Duri. Apakah seorang warga Jakarta selalu bisa disebut bisa merasakan duka hilang rumah dan linang mata jika ia tinggal di menara tinggi kota?

Apakah seorang warga Jakarta selalu bisa mengklaim bahwa ia tahu duduk perkara di Bukit Duri kecuali tersampaikan padanya pelanggaran hukum lewat tulisan ahli hukum dan kemudian terbuktikan lewat keputusan di pengadilan, dan kemudian paradoks dengan menyepelekan “suara” ahli hukum yang andaikan ia bukan warga Jakarta?

Bagaimana mengklaim SELALU lebih tahu mengenai Jakarta dengan bermodalkan argumen “saya besar dan lahir di kota ini” ketika menyepelekan, mengejek, membuli, orang lain yang “bersuara” mengenai Jakarta sementara orang lain ini fokus pada beberapa aspek-aspek yang mungkin tak terasa oleh si saya, tak terkait langsung dengan si saya?

Benar bahwa menjadi sebuah keuntungan ketika seseorang memiliki latar belakang “saya berada di dalam, saya ada di lingkaran, di habitat, di komunitas ini” untuk bersuara. Itu benar.

Pasien tidak salah jika ia merasa sehat, tak ada masalah apa-apa. Tak elok menyalahkan pasien ketika ia mengklaim lebih tahu tentang tubuhnya. Tetapi menafikan atau bahkan melecehkan suara dokter, atau orang lain yang bisa jadi melengkapi pemahaman mengenai keadaan sebenarnya, juga perlu disadari bisa berbahaya. Sembari kita juga tidak menempatkan dokter selalu benar ketika dalam alam bawah sadar berpatok pada struktur sosial, menempatkan dokter pada pemegang tatapan diagnosis dan pena resep. Dokter pun bisa salah dan ada potensi salah.

Apalagi jika pembicaraan suara representatif kita geser ke arah kemajemukan, kompleksitas, ruang yang luas, daerah yang tertebar, motif ini dan itu, bukan mengenai seorang dokter dan seorang pasien saja.

Sebab berbukalah pikiran, bahwa bisa jadi apa yang sedang kamu rasakan sebagai warga kota Jakarta, kebetulan belum mendapati informasi mengenai apa yang saudara lain sesama warga kotamu rasakan.

Bisa jadi banyak hal yang kamu rasakan, hanyalah sekedar perasaan saja, dan mungkin ada hal-hal lain yang terluput dari amatan, hal-hal lain yang belum terbaca sebab belum memperkaya asupan informasi, dan bisa jadi akan terbelalak tak percaya bahwa hal-hal buruk ternyata ada di sana, menunggu singkapan dan reaksi kagetmu saja.

Bahwa Presiden Amerika Serikat bisa bicara begitu tentu ia punya informasi, walaupun sah-sah saja dicurigai sedang berpropaganda. Bahwa kaum oposan bisa bicara hal-hal yang berbeda dengan “pengetahuan” publik tentu punya dasar dan bukti. Bahwa dokter bisa bicara yang kadang berbeda dengan perasaan pasien atas tubuhnya, tentu ada dasarnya.

Demikian.

Dipa Nugraha

Status Facebook 16 Februari 2017

POLITICAL ISLAM DAN ISLAM DI SEGALA ASPEK KEHIDUPAN

Seolah-olah kedua istilah di judul tersebut sama.

Kajian mengenai Political Islam sendiri sejatinya merupakan hal yang unik. Ia menjadi bukti subjektifikasi Islam ketika ia bergerak masuk ke politik.

Padahal agama-agama lain juga “peduli” dengan politik.

Memang benar bahwa kemudian ada yang membedakannya yaitu dua hal; semangat mengenalkan syariah di dalam politik dan adanya cita-cita idealisme kekhalifahan. Dua hal ini, kadang disebut tidak bisa komplimentari dengan nilai-nilai demokrasi.

Padahal, nilai-nilai demokrasi sendiri mulai dari sejarahnya yang Eurocentric dan Habermas menyindir mengenai pengaruh tak visible dari tradisi Judeo-Kristian justru menampakkan pembicaraan mengenai absorbsi Islamic tradition dan values ke dalam sistem menjadi unik serta normalisasi keberterimaan nilai baru dan penghilangan nilai yang lama adalah dinamis dan bisa diakomodasi di dalam demokrasi.

Political Islam juga kadang dilihat sesempit respon yang muncul dari dekolonisasi negara-negara Muslim setelah sebelumnya terkolonisasi Barat yang polanya adalah White Christian tradition.

Meski tak semuanya senada dengan apa yang saya sampaikan, tulisan Edward Said berjudul “Yeats and Decolonization” menjadi menarik semenarik pengantar Ricklefs pada bab mengenai alasan sebenarnya orang Kulit Putih Belanda Kristen Borjuis “memaksa” pelaksanaan Politik Etis di wilayah Dutch East Indies yang saat dulu fokusnya adalah ekspansi pasar dan menjaga hegemoni Eurocentric kini tudungnya adalah bisa saya koarkan dalam bentuk demokratisasi.

Bagi saya, ketika bicara mengenai apa yang saya yakini mengenai partisipasi politik sebagai seorang Muslim di dalam demokrasi, saya bedakan manuver partai Islami dengan apa perkataan ulama-ulama dulu, pendapat yang jumhur dari mereka, dan bagaimana ulama non-partisan di masa kini (yang juga tak ada rekam jejak kerap nyeleneh) memberikan pendapatnya untuk dijadikan panduan.

Apakah kemudian saya meremehkan partai-partai Islami? Tidak. Meskipun tidak semua manuvernya kadang saya pahami dan atau apresiasi.

Demikian.

Dipa Nugraha

Status Facebook 15 Februari 2017

SEDIH

Sedih saat kekukuhan memilih berdasar alasan “pembangunan” dan “fasilitas yang dinikmati”

Dan tak ambil pusing, hilang tepa slira, pada orang kere yang disikat ganas,

Bahkan saat dikoarkan, dipindah orang kere ke tempat yang lebih manusiawi,

Mengapa abai fakta bahwa di tempat yang dulu, mereka mempunyai rumah sendiri, dan dekat dengan tempat mereka cari duit

Kini mereka membayar sewa dan jauh dari tempat cari duit.

“Sudahlah, kau ngomong aja, gak paham kenikmatan hidup dan fasilitas yang aku nikmati! Tetap dukung penggusuran, demi kenyamanan hidup, peduli setan dengan kere-kere!”

Sedih saat seolah-olah memilih Tokoh Kita adalah bentuk penolakan kepada Habib Rizieq dan FPI-nya.

Bagaimana cara berpikirmu, kawan?

Itu cara pelogikaan yang salah. Siapapun gubernurnya, Habib Rizieq dan FPI-nya insyaAllah akan tetap ada dan nguprek-uprek hal-hal yang justru “relatif” mengganggu kalian di bulan Ramadan, justru membantu kalian saat banjir, atau misalnya ada serupa Laskar Kelelawar Hitam mengancam kalian.

Jangan karena tak suka Habib Rizieq dan FPI-nya lantas menempatkan diri akan memilih Tokoh Kita karena seolah-olah Tokoh Kita adalah di sisi yang dimusuhi [hanya] oleh Habib Rizieq dan FPI-nya.

Sedih saat tudingan rasisme tidak dilihat secara adil hanya gara-gara pendapat menyesatkan bahwa minoritas tidak bisa menyulut isu rasisme dan bersikap rasisme.

Tidakkah diingat bahwa jauh-jauh hari sebelum bahkan kampanye pilgub kali ini, Tokoh Kita sudah menabuh gendang rasisme terhadap kaum mayoritas?

Bukankah ingatanmu bisa didudah untuk mendapati fakta-fakta itu? Tidakkah sedikit saja terlintas di benakmu bahwa justru isu itu muncul untuk membelah massa yang besar dan juga mengalihkan perhatian pada isu-isu lain yang sangat relevan untuk dipertimbangkan mengenai integritas, bersih isu hukum, dan kualitas kenegarawanan di dalam masyarakat yang majemuk?

Sedih saat, berkilah bahwa ada sebagian ulama, sebagian tirisan, yang membolehkan memilih liyan, tetapi melupakan konteks dan kompleksitas penerapan pendapat ulama-ulama yang membolehkan ini.

Bahkan tetap kukuh membela dan merasa “biasa saja” saat ia mencemooh keyakinan yang dipilih saudaranya sepersaksian, bahkan di kesempatan lain, menjadikan ayat itu sebagai olok-olokan wifi dan passwordnya.

Bukankah ia juga membuat olok-olokan kepada konsep keselamatan yang konon dipegangnya? Bukankah ia ada “masalah” di dalam dirinya?

Bisakah Saudara sepersaksian dan Kawan Liyan Sebangsa Semua beda KTP dan domisili, tetap bersikukuh pada pembelaan seperti itu, dan membuat satu orang ini, pembuat status ini, … atau mungkin banyak orang di luaran sana, …. sedih dan mengelus dada saja?

Tuhan, dalam termangu, di dinding Facebook ini, aku menyeru nama-Mu
Biar susah sungguh, …

Dipa Nugraha

Status Facebook 14 Februari 2017

CONTOH PEREKAYASAAN SOSIAL DI DALAM KERJA PEMASARAN POLITIK

Menyambung status saya sebelumnya mengenai curhat baper Pak Beye dan geser fokus publik dari isu serius mengenai mantan presiden yang bisa secara terbuka khawatir dengan kehidupan pribadinya padahal amanat undang-undang mengatakan bahwa negara (pemerintah berkuasa) wajib melindungi mantan presiden, saya dalam status ini hendak memberi contoh lain lagi bagaimana pemasaran politik bisa terlihat hasil kerjanya.

Di status sebelumnya, saya sudah menyinggung mengenai isu “dizalimi” yang menjadi barang dagangan laku di dalam meraih simpati publik di Indonesia.

Saya hendak mengajak melihat bersama fenomena Tokoh Kita.

Tak bisa dipungkiri, Tokoh Kita justru berada di atas angin ketika timnya mengedepankan isu SARA.

Kadang kita berpikir bahwa pihak yang menyerang pada suatu “hal X” dari seorang tokoh adalah mereka yang aktif di dalam menyodorkan ke publik mengenai “hal X.” Bahwa “hal X” adalah serangan murni dari pihak anti-tokoh yang diserang.

Benar, memang benar bisa begitu.

Tetapi di dalam “peperangan,” konsep gunakan kekuranganmu sebagai kekuatanmu sangat bisa diterapkan di dalam pemasaran politik.

Berapa banyak sih buku pemasaran yang menyepadankan strategi pemasaran dengan strategi perang? Ratusan! Bahkan istilah-istilah dalam penyerangan, daerah penguasaan, dan detail strategi memang mendapatkan inspirasi dari strategi jenderal-jenderal di dalam peperangan.

Oleh sebab itulah, saya melihat tim pemasaran politik Tokoh Kita justru bisa berselancar nyaman dengan isu SARA sebab ia berfungsi sebagai dua hal:
1. Konsep dizalimi sebagai minoritas mengemuka dan itu penting di dalam mendekap perasaan simpati publik.
2. Isu SARA menutup banyak hal lain yang sebenarnya buruk bagi keperluan elektabilitas Tokoh Kita. Publik justru direkayasa persepsinya untuk fokus pada isu SARA sebab isu-isu lain yang bisa digarap oleh pihak oposan bisa mengganggu rating elektabilitasnya.

Berselancar dan memanfaatkan pada isu-isu yang bisa kamu kuasai, adalah prinsip lain dari peperangan.

Isu Sumber Waras dari temuan BPK, isu disposisi reklamasi, isu Bukit Duri Kampung Nelayan, isu efektifitas manajemen, isu etika politik, isu kontrol diri adalah isu-isu yang akan membuat peperangan berjalan tidak imbang dan akan membuat Tokoh Kita kalah, oleh sebab itulah penting sekali untuk terus panas memanasi isu SARA karena pada bagian ini tim pemasaran politik Tokoh Kita mempunyai amunisi misalnya: ada ormas tertentu (yang dulu) yang bisa mendukungnya, ada perbedaan pendapat di antara voter mayoritas yang diincarnya, ada sejarah sentimen anticina, dan nilai-nilai kompetisi di dalam demokrasi.

Oleh sebab itu janganlah heran jika justru isu SARA ini akan terus dipancingkan kepada pihak oposan dan publik untuk direkayasa berterusan menggarap isu ini dan melupakan isu-isu lain yang sebenarnya bisa merugikan Tokoh Kita.

Demikian.

Dipa Nugraha

Status Facebook 8 Februari 2017

PERTARUNGAN ISU HASIL KERJA PEMASARAN POLITIK:

ANTARA CURHAT YANG BAPER, BULI KEPADA PROTES POLITIK, DAN ABAI PADA MASALAH SERIUS

Saya tidak tahu bagaimana cuitan Pak Beye menjadi begitu “aduhai” meminjam kata cerpenis Bung T Agus Khaidir.

Bisa itu terjadi karena citra Pak Beye yang dulu saat menjabat dikenal dengan “curhat”-nya di depan publik dengan istilah semisal “saya merasa prihatin” tetap melekat di benak masyarakat sebagai presiden yang sentimentil di dalam retorika politiknya.

Di dalam pemasaran politik, ingatan publik akan Pak Beye menunjukkan bahwa usaha branding beliau, usaha beliau tidak dilupakan oleh publik, telah berhasil.

Tentu saja ini bisa menjadi sesuatu yang baik tetapi bisa juga dimaknai sebagai sesuatu yang negatif, tergantung situasi politiknya.

Ia tak ubahnya dengan presiden lainnya yang dikenal dengan “gitu aja kok repot,” atau presiden lainnya lagi yang menggunakan akhiran “ken,” sebuah privelege power terekspresikan lewat bahasa sementara EYD jaman beliau mengenal bentuk akhiran baik dan benar “kan,” atau kita juga bisa ingat dengan istilah “menurut instruksi Bapak Presiden” yang menjadi sebuah ekspresi yang sifatnya “titah,” atau juga kita ingat melekat di benak “uangnya bocor” versus “uangnya ada” dan visi ekonomi berbasis sains, “akan meroket.”

Catchy phrase, tag line, ekspresi yang melekat sebagai ciri “brand” (ya, manusia atau figur adalah barang dagangan pemasar politik) bisa dibuat di dapur pemasar politik untuk dilemparkan ke publik lewat retorik politik si figur di dalam aktivitas politiknya, bisa lewat pamflet ketika berada dalam masa kampanye seperti misalnya “… adalah kita,” bisa karena si figur sendiri yang mencelotehkan demikian kemudian publik bisa mengingat kekhasan itu sebagai suatu ciri.

Judul status saya mengetengahkan tiga hal. Tentu yang pertama adalah masalah curhat yang baper, dan ini sudah saya sebutkan terkait dengan imaji “brand” Pak Beye yang melekat di benak publik yang bisa bermanfaat tetapi bisa negatif sesuai dengan konteks politiknya.

Nah, yang kedua justru menjadi menarik. Sebab ia juga menjadi bagian kerja dari pemasaran politik. Suatu aksi yang memang dimanfaatkan pihak lawan terkait dengan “brand” Pak Beye. Tentu kita semua paham bahwa kerja pemasaran bukan melulu mengusung dan meningkatkan citra positif brand yang digarapnya, tetapi kadang juga bekerja menebarkan citraan negatif pada kompetitor.

Protes politik di media sosial adalah hal yang lumrah di banyak negara demokratis yang maju; bisa dengan cara galak, sindir halus, retorik santun, retorik sarkasme, dll.

Akan tetapi, protes politik (atau kritik) ini kemudian menjadi dilabeli sebagai sesuatu yang negatif atas “brand” Pak Beye ketika pihak lawan bisa menyebutnya sebagai “tak patut” atau misalnya dengan istilah lain “curhat yang baper.”

Bagi saya, justru poin ketiga dari judul status ini yang harusnya menjadi kepedulian kita semua. Justru seharusnya menjadi kekhawatiran kita semua.

Bahwa mantan kepala negara yang sesuai undang-undang (yang seharusnya) dijaga dan dikawal oleh negara bisa SECARA TERANG-TERANGAN merasakan dirinya tidak aman kehidupan pribadinya dan seolah-olah negara abai terhadap keluhannya.

Tentu saja, mereka yang “pro” negara (baca: fans partai berkuasa, atau figur yang berkuasa) baik yang terikat secara ideologi kepartaian, atau sukarelawan bayaran, atau fanatik embuhan akan mengabaikan isu serius ini dan bersikeras bahwa itu “curhat yang baper,” atau bahkan lebih parah misalnya menuduh itu sebagai “manuver politik dizalimi” yang memang laku di republik ini.

Lihatlah misalnya bagaimana Tokoh Kita yang arogan pun juga bisa merasa dizalimi. Sebuah anomali, sebenarnya, ketika dihadapkan pada kasus Sumber Sehat, Bukito Duri, dan lain sebagainya, kecuali tim pemasaran politiknya kemudian bisa mengemas kerja pemasaran politik meraih simpati publik dengan isu “dizalimi karena SARA.” Jadi timnya berhasil menggeser mind set mengenai dizalimi dari kontes politik sebelumnya yang kata “dizalimi” merujuk pada manuver dari yang berkuasa secara politik kepada “yang oposan” sebagaimana terjadi atas Bu Mega dan Pak Beye, MENJADI “dizalimi” oleh mayoritas.

Begitulah hebatnya kerja pemasaran politik.

Jika publik kemudian gagal dicekoki sebuah imaji bahwa protes politik itu menyodorkan isu serius di dalam republik ini, atau dengan kata lain publik TIDAK melihatnya pada “curhat baper” saja, maka itu berakibat buruk pada figur penguasa (baca: pengelola negara sekarang) sebab gagal menjalankan penjagaan pada mantan presiden. Dan kesan itu tentu ingin dihindari oleh penguasa sekarang.

Dipa Nugraha

Status Facebook 7 Februari 2017

 

JANGANLAH JUGA KECINTAAN BERLEBIH MENGHALANGI BERSIKAP ADIL

Seringkali kita diberikan hujah, atau dalil, mengenai ketidaksukaan kita pada suatu kaum kemudian membuat kita tak berlaku adil.

Berbuat adil mendekatkan diri kita pada ketakwaan.

Segala sikap tidak adil kepada siapapun, takutlah kepada Allah sebab Allah Maha Mengetahui.

Jadi pesannya sungguh dalam. Orang yang percaya bahwa Allah Maha Mengetahui, percaya bahwa Allah selalu dekat, sebagai bagian dari konsep ketakwaan seorang Muslim, tidak elok bahkan dikecam jika tidak berlaku adil.

Kebetulan ayat yang menyinggung ini ada di dalam surat Al Maidah, surat yang di Indonesia menjadi fokus mengenai “auliya (wala, wali, dst.),” dan isu mengenai golongan yang menusuk dari belakang barisan kaum Muslimin ketika ada perseteruan dengan liyan; kaum munafik, atau dalam bahasa politiknya disebut sebagai the fifth column.

Lawan dari keadilan, tentu saja kezaliman. Di dalam Islam, perkara bersikap adil di dalam praktiknya adalah kurang lebih: menegakkan keadilan dalam hukum dan persaksian, menempatkan sesuatu pada tempatnya, menunaikan hak pada pemiliknya.

Dari pemahaman ini, kadang kita juga terlewat atau sengaja melewatkan bagian lain dari potensi untuk bersikap tidak adil; berlebihan mencintai.

Pesan dari rasulullah saw. mengenai terlalu mencintai sehingga abai pada banyak hal bisa menjerumuskan seseorang. Cobalah simak hadist berikut:

“Cintailah orang yang kamu cintai sekadarnya. Bisa jadi orang yang sekarang kamu cintai suatu hari nanti harus kamu benci. Dan bencilah orang yang kamu benci sekadarnya, bisa jadi di satu hari nanti dia menjadi orang yang harus kamu cintai.” [HR. At-Tirmidzi]

Atau hadist yang bicara khusus tentang komitmen rasa dan tindak adil berlaku kepada orang yang kita cintai adalah hadist panjang ini:

Golongan Quraisy direpotkan oleh masalah seorang perempuan Mukhzumiyah yang mencuri. Orang-orang Quraisy berembuk, “Siapakah yang akan membicarakan masalah perempuan ini kepada Rasulullah saw?
Ada yang memberi pandangan: “Siapakah yang berani menyampaikan selain Usamah bin Zaid, kesayangan Rasulullah saw.” Maka Usamah pun membicarakannya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, “Apakah kamu mau memintakan syafaat dalam hukum di antara hukum-hukum Allah?” Kemudian Rasulullah Saw berdiri lalu berkhutbah, sabda beliau, “Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah bahwa mereka dulu apabila orang mulia di antara mereka yang mencuri, maka mereka membiarkannya; tetapi kalau orang lemah di antara mereka yang mencuri maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya.”

(Dalam sebuah riwayat disebutkan maka berubahlah wajah Rasulullah Saw lalu bersabda, “Apakah kau akan memberi syafaat dalam urusan hukum di antara hukum-hukum Allah?”
Usamah berkata, “Mintakanlah ampunan untukku, ya Rasulullah.” Kemudian Rasulullah menyuruh bawa perempuan itu, lalu dipotonglah tangannya.”) [HR. Bukhari]

Menimbang isu panas mengenai pilkada, masyarakat di negeri seberang yang terbelah pada “cinta atau benci berlebih,” tulisan ini hendak mengajak semuanya termasuk saya untuk merenung dan semoga bisa memperbaiki diri sendiri.

Kecintaan yang berlebih juga kebencian yang berlebih adalah racun bagi sikap yang adil.

Ada Muslim yang tak adil pada seseorang gara-gara seseorang berstatus Kafir. Ada juga Kafir yang tak adil gara-gara seseorang berstatus non-Kafir.

Bahkan berlaku juga sikap tak adil pada sesuatu yang sifatnya partai, ormas, suku bangsa.

Saya perluas “subjektifikasi” pembicaraan bukan atas Muslim saja. Subjektifikasi pada Muslim, di dalam pembicaraan mengenai sikap adil di suatu negara di mana isu “sikap adil” mengena kepada semuanya, tentu bagi yang belajar mengenai diskursus kekuasaan adalah bentuk lain dari ketidakadilan. Oleh sebab itulah status ini kemudian meniscayakan pembicaraan mengenai ini diperluas kepada semua warga negara.

Contoh:

1. Muslim yang melarang seorang Kafir untuk ikut berkontes dalam pemilu adalah bentuk ketidakadilan. Sebab kesepakatan antara Muslim dan liyan adalah sistem demokrasi di mana semua boleh maju di dalam kompetisi.

2. Kafir yang melarang Muslim menjalankan keyakinannya di dalam memilih pemimpin, dalam konteks pemimpin apapun selama kepemimpinan itu diyakini masuk dalam kewilayahan yang bisa mempengaruhi keberagamaan, juga tidak adil sebab tiap pemeluk keyakinan mempunyai standar dan panduan hidup masing-masing.

3. Sikap adil di dalam melihat pelaku korupsi dari agama tertentu, partai tertentu, etnis tertentu. Saat pelaku korupsi berasal dari latar belakang yang berbeda dari kita, maka caci keji luar biasa muncul dari mulut kita, status, atau cuit media sosial kita. Atau bahkan dalam pikiran kita. Atau dalam penegakan hukum kita, proses cokok dan peradilannya. Atau juga tidak adil dalam “coverage” pemberitaan kita.

4. Sikap tidak adil dalam membela tokoh-tokoh kita di dalam pengusungan dan pembelaan. Seringkali kita tidak adil saat menghajar tokoh tertentu pada “konteks yang serupa” dilakukan oleh tokoh yang tidak kita bela. Misalnya kita mengejek seorang tokoh yang melakukan politik meraih simpati dengan klaim “dizalimi” sebagai pencitraan sedangkan pada tokoh yang lain, bahkan dengan diksi yang persis, klaim “dizalimi” diyakini sebagai fakta.

5. Begitu juga sikap tidak adil bisa muncul terkait misalnya “dugaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum.” Saat seorang tokoh yang kita bela terduga temuan penyelewengan yang merugikan negara dari lembaga resmi yang mengurusi audit, kita tak ribut. Sementara cuitan dari orang yang tak jelas mengenai tuduhan korupsi kepada seorang tokoh yang tak kita dukung, kita teriak-teriak minta pemrosesan hukum. Bahkan ketika hasil audit resmi dan audit independen sudah menyatakan tidak ada penyimpangan, kita tidak percaya dan terus-terusan menghajar ketidakbersihan tokoh yang tak kita dukung itu.

6. Sikap tidak adil lainnya contohnya adalah misalnya sangat aktif di dalam menyoroti isu kerusakan lingkungan di daerah di Jawa Tengah yang dikhawatirkan akan membuat banyak penduduk bisa kehilangan penghidupan dan harus pergi dari tempat tinggalnya, tetapi di tempat lain misalnya di ibukota, pura-pura buta kepada jerit tangis nelayan terusir dari dekat lokasi penghidupannya bahkan sudah hancur rumah tinggalnya gara-gara pelaku tindakan adigang adigungnya adalah tokoh yang ia bela. Celakanya lagi, juga mengadakan acara doa bersama atas tokoh yang membuat nelayan menangis itu, sementera secara unik, sebelumnya mengadakan doa bersama untuk petani di Jawa Tengah atas nasibnya.

7. Juga misalnya bentuk tidak adil adalah menakar seorang tokoh yang dibelanya sebagai “baik bagi kemajuan dan peradaban” sementara ia pura-pura abai pada banyak pelanggaran dan sulut kekacauan.

Saya pikir saya tak perlu menambah contoh-contoh mengenai “terlalu benci” atau “terlalu cinta” bisa membuat kita semua, baik yang Muslim maupun yang Kafir, atau yang Kafir dengan yang non-Kafir, di negeri seberang bisa menjadi tidak adil dalam bersikap dan bertindak.

Adil itu mulia. Adil itu bagian dari mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab dekatnya seseorang pada Tuhan adalah mempercayai bahwa Tuhan itu Maha Mengetahui.

Meyakini ke-Maha Mengetahui-annya Tuhan itu berarti mempercayai bahwa Tuhan pasti mengetahui apa-apa yang tidak hanya nampak dalam tindakan tetapi jauh menembus kepada apa yang ada di dalam benak, tersimpan di dalam hati: sebuah sikap (attitude).

Hal ini tak terkait dengan kekayaan, gelar akademik yang tinggi, atau keturunan. Subjeknya adalah setiap insan.

Adil itu juga harus dimulai dalam pikiran. Pikiran yang menggerakkan pena penulisan artikel, jempol pembuat status, jari-jari di papan ketikan, mulut dalam tuturan, dan tindakan pada liyan dalam perbuatan dan otoritas atau kewenangan.

Dalam bahasa Pramoedya, sastrawan kekiri-kirian terbaik Indonesia, yang sudah meninggal, yang baru saja berulang tahun dan dirayakan Google: “Adil [itupun] sejak dalam pikiran.”

Yang dibutuhkan dari seseorang untuk bisa adil, menurut ajaran Islam, adalah insan yang takwa. Yang percaya bahwa Tuhan selalu tahu apa yang ada di benaknya: baik ketulusan (keikhlasan) atau nafsu keduniawian.

Dipa Nugraha

Status Facebook 6 Februari 2017

BERITA DARI JAUH, SEBELUM KAPAL ANGKAT SAUH

Judul di atas adalah baris dari sajak merdu Sitor Situmorang.

Sitor memang tenggelam di balik nama besar Chairil Anwar padahal kira-kira keduanya persebayaan.

Walaupun kedua nama itu saya sukai karya-karyanya, tetapi bagi saya, justru sajak Toto Sudarto Bachtiar entah mengapa begitu dalam menyentuh saya.

Benar bahwa Chairil Anwar begitu kuat pada banyak hal, paper dari Sylvia Tiwon menjabarkannya, dan ada seorang akademisi dari Malaysia juga menceritakan (saya lupa nama beliau), akan tetapi secara personal TSB …

Judul di atas adalah baiter, di dalam dunia maya, tujuan baiter adalah memperbanyak klik dengan memancing ingin tahu orang dengan judul yang “unik.”

Di dalam dunia pemasaran politik, baiter memancing orang “sembarang share” dengan judul yang provokatif “cinta atau benci” pada seorang tokoh padahal isi berita sangat tak mbejaji dibandingkan provokasi judul.

Sedihnya adalah beberapa media massa daring juga kerap membuat judul “baiter” untuk memperbesar “klik kunjungan” entah untuk kepentingan “traffic” entah untuk “klik masukan pendapatan dari iklan.”

……….

Saya tahu ada seorang pegiat Muslim Indonesia di Australia protes keras dengan melayangkan surel kepada kanal berita Australia ini selepas dulunya melaporkan Tokoh Kita dengan mengabaikan angle-angle lain, suara-suara lain, kekompleksan dimensi kasusnya.

Kanal berita Australia ini dulunya mengklaim bahwa reportasenya sudah layak terbit, tak ada cacat rilis karena sumber informasinya jelas. Ia menyebut nama ini dan itu. Meskipun gugatan dari penulis surel itu sederhana: sudahkah reporter mencari bandingan perspektif dari ini, itu, iku, iku, dan kae?

Rilis berita terbaru bunyinya dalam melaporkan kisah Tokoh Kita sudah sedikit berbeda sebagaimana tautan status ini.

Berita ini sebenarnya telat dibandingkan surat kabar daring besar dari UK (Britania Raya, Inggris Raya), The Guardian sudah beberapa minggu yang lalu memberitakan bagaimana Tokoh Kita seharusnya mulai diberitakan melalui “suara-suara orang pinggiran yang tergusur.” Dan mereka did that.

Tentu dendang mengenai “orang tergusur” akan susah diharapkan dari Ivan Merdu. Ivan Merdu sudah tak bernyanyi “Oo ya o ya o” kecuali “Penguasa beri hambamu …”

Sedangkan pendendang lainnya yang pernah menyuarakan “orang pinggiran ho we ya we yo,” Pak Franky Sahilatua, sudah tidak ada lagi.

Oh ya, sudah mendengar kisah tunggakan dan susah hidup para penghuni “rumah apartemen murah” belum? Kalau belum, coba ditelusur. Kecuali Anda semua tetap beranggapan bahwa “memanusiakan mereka ke rumah sewa (yang konon) murah” adalah membuat kehidupan mereka menderita maka urungkan niatan telusur berita itu.

Demikian.

——

Jika tadi di awal status sebelum saya tambahi paragraf ini saya letakkan pembicaraan mengenai sajak-sajak dan kemudian sajak mana yang menurut saya menyentuh, memotret manusia lebih dalam, kemudian saya sebut nama Toto Sudarto Bachtiar, maka “baiter” itu saya rusakkan lewat edit ini.

Kisah sebuah kota yang “unfair” dengan adigang adigung Tokoh Kita-nya mengingatkan saya pada sajak: “Gadis Kecil Berkaleng Kecil.”

Penggusuran orang-orang demi kemegahan dan kemayaan riang menciptakan keadaan:

“Ah kotaku hidupnya tak lagi punya tanda.”

Dipa Nugraha

Status Facebook 5 Februari 2017

 

PERKARA IMAM DAN TOKOH KITA

Saya tak tahu darimana istilah “Imam Umat Islam Indonesia” bermula dengan seperti apakah argumennya justifikasinya.

Begitu juga saya tak tahu siapa yang memulainya.

Tetapi ijinkanlah saya, seperti biasa, berbeda mengenai itu.

Perbedaan pandangan saya, tentu bukan dalam konteks keustadzan karena saya bukan ustadz, dan bukan sesuatu yang baru kecuali mengulang saja, karena dulu ada komentar mengenai imam yang saat itu saya timpali pernyataan yang bernada sama dengan status ini.

Yang pertama tentu saja, sebelum terjadi salah paham, perlu saya tegaskan bahwa pada perkara Tokoh Kita, saya bisa sesuara dengan beliau yang disebut oleh beberapa orang sebagai “Imam Umat Islam Indonesia.”

Saya salut bagaimana beliau berani memegang toa. Saya salut bagaimana potensi penyerangan pribadi beliau, khilaf beliau, sejarah hidup beliau, kehidupan pribadi beliau, bakal terjadi, dengan segala cara oleh mereka yang mengusung Tokoh Kita.

Tentu penyerangan ini, bagi saya, adalah strategi politik, sebuah makar, atau tipu daya, jika kemudian memang ada yang tidak baik, tidak pas, tidak sesuai harapan, akan dilemparkan ke publik.

Tentu publik akan sengaja digiring pada dua hal yang berbeda dan seharusnya DIPAHAMI TIDAK RELEVAN dengan gugatan kita semua terhadap Tokoh Kita.

Bahwa Tokoh Kita menurut saya bertindak sangat tidak pas di Pulau Sebaku, juga menuliskannya di bukunya. Sebagai suatu kesatuan dari “memang sejak semula” berniat mempersoalkan itu.

Bagi saya, tulisan Tokoh Kita, baik ber-shadow writer, ber-editor jamaah atau tidak, sebagai sesuatu concern dia sebagai seorang politisi berkeyakinan minoritas. Dia melihat obstacle itu bisa menghambat karir politiknya.

Kalimat yang ada di buku itu justru tidak potensial disebut menyerang liyan. Kalimat-kalimatnya “relatif netral” dari kemungkinan penafsiran “sedang menyerang keyakinan dan atau tokoh agama liyan.”

Akan tetapi kemudian ketika di Pulau Sebaku, lewat tuturnya sendiri dengan diksi “dibohongi dengan,” bagi saya menjadi penuh masalah. Ia menyerang pemuka agama liyan dan atau keyakinan liyan secara publik dengan diksi yang buruk. Bahkan ketika ia hendak berkelit bahwa ia menunjuk itu kepada kompetitornya, masalahnya adalah ada perbedaan mengenai “yang resmi dikabarkan sebagai bagian kampanye” dengan “yang tak resmi dikabarkan sebagai poin kampanye.” Dan ini tidak bisa (atau sulit) dibuktikan apalagi misalnya, ketika kampanye belum dimulai.

Jika kasus yang pertama diterima Tokoh Kita, maka ia telah rasis. Sedangkan jika kasus yang kedua yang diterima, maka ia memang menyulut isu rasisme dengan cara yang tak elok. Apalagi jika melihat rekam jejaknya, ia dulu pernah begitu arogan, begitu songong, berkoar-koar “bangga menjadi Kafir.”

Apa-apaan ini?

Kembali kepada perkara penyerangan kepada pribadi yang disebut beberapa orang sebagai “Imam,” saya teringat kepada, maaf, jangan bosan membaca sekian kalinya saya merujuk ini, film “Enemy of the State.”

Film ini unik karena definisi “Enemy of the State,” di dalam dunianya film itu, sesuatu yang kabur. Kita sebagai penyimak film yang bukan bagian dari dunia film itu, bisa sejak awal menyebut bahwa Tokoh Baik Will Smith adalah “Hero of the State” sedangkan Tokoh Jahat nan Rakus Jon Voight sebagai “Enemy of the State”-nya. Tetapi di dalam film itu, dunia film itu, publik film itu, Enemy-nya adalah Will Smith.

Will Smith secara tak sengaja mempunyai video yang merekam Jon Voight bunuh seorang politisi yang menghambat ambisi politiknya.

Singkat cerita, Jon Voight tahu bahwa Will Smith memegang kartu truf yang bisa mengakhiri karir politiknya. Cilakanya, Jon Voight ini punya otoritas kepada perangkat dan fasilitas negara di dalam perkara sadap menyadap.

Gagal segera menangkap dan menghabisi Will Smith untuk mencegah Will Smith menyebarkan rekaman itu kepada publik, Jon Voight tidaklah putus asa.

Ada bagian di film itu yang menarik dan relevan bagi kisah Tokoh Kita.

Bahwa Jon Voight dengan segala kemampuan mengulik dan menyibak segala aspek dari kehidupan pribadi Will Smith, ia bikin makar, rencana tipu daya kepada publik.

Jon Voight menyusun rencana bagaimana agar kehidupan pribadi Will Smith rusak. Diteror rumah dan dibuat kehidupan profesionalnya rusak. Uang tabungannya dibuat tak bisa diakses.

Will Smith dibuat stres.

Langkah berikutnya adalah merusak reputasi Will Smith: dijebak melakukan affair dan pembunuhan. Tentu penjebakannya sangat canggih.

Ada sidik jari, rekaman ini itu, ada keterkaitan “bisnis,” sehingga sangat masuk akal.

Kalimat Jon Voight kurang lebih, di film itu: jika reputasi Will Smith kita buat buruk di mata publik, ucapan apapun meski benar yang ia sampaikan ke muka publik akan dianggap kebohongan.

Semisalnya, seorang pelacur meski berkata benar bahwa ia memang diperkosa, publik yang mendapati bahwa perempuan tersebut adalah “pelacur” atau “punya sejarah melacur” akan dianggap publik sebagai pembohong.

Jadi cara kerjanya begitu.

Jika memang ada pikiran bahwa melawan bukti-bukti dan argumen yang dibawa oleh Will Smith akan susah dan pasti kalah, maka seranglah kehidupan, riwayat hidup, pribadi Will Smith.

Sebutan untuk cara kerja makar (tipu daya) ini adalah “ad hominem” atau “personal attack.”

Benar bahwa kita patut berhati-hati kepada seseorang yang kita ketahui berkarakter buruk, punya rekam jejak negatif, fasik, di dalam mempercayai ucapannya. Quran mengajari itu.

Pesannya adalah berhati-hati untuk tak terburu percaya akan “esensi pesan,” untuk diklarifikasi dulu sebelum dipercayai, dan apalagi kemudian disebarkan.

TETAPI PESAN DI QURAN, sebagaimana pemahaman saya, mohon koreksi saya, saya bukan ahli tafsir, adalah “berhati-hati” dan BUKAN SERTA MERTA MENOLAK.

Kembali pada kasus Tokoh Kita, maafkan jika saya menafsirkan “akan satu-persatu dipermalukan” mendapati konteksnya pada contoh di film “Enemy of the State” terhadap Tokoh Baik (Hero) Will Smith.

Bahwa kasus yang menjerat Tokoh Kita saya punya bayangan akan muncul personal attack terhadap mereka yang mengangkat toa.

Status ini, tentu saja, bukan “pasti seperti itu.” Anggap saja “bisa jadi seperti itu.” Ada kemungkinan begitu dan baiknya tak pas dinafikan.

Terkait dengan status “Imam,” sekali lagi, jika makna “Imam” pada istilah “Imam Umat Islam Indonesia” adalah khusus pada kasusnya Tokoh Kita, maka saya kurang sepakat.

Mengapa? Karena yang mengangkat toa banyak dan misalnya kelompok pengawal fatwa beliau berada di posisi “ketua” atau “koordinator” atau bahasa lainnya “imam,” maka bagi saya hanya khusus spesifik pada “aksi massa damai saat itu,” DAN TENTU TANPA MENGABAIKAN “imam-imam” lain yang mengangkat toa, yang bersama jamaahnya ikut berpartisipasi. Atau sebutlah: “ada beberapa imam.”

Saya, maafkan saya, tentu saja tak bisa sepakat jika kemudian ada penahbisan, ada baiat, bahwa ia “diperluas” keimamannya menjadi “seluruh umat Islam Indonesia.” Siapakah yang menahbiskan? Siapa saja ulama-ulama hanif dan ‘alim yang memberi otorisasi?

Saya bukan fifth column. Sebagai catatan: perjuangan jalan terus.

Demikian.

Dipa Nugraha

Status Facebook 4 Februari 2017

HABIB RIZIEQ

Akan menarik memang melihat bagaimana tiap kita akan kelabakan jika diberikan kuis bagaimana membuktikan bahwa Habib Rizieq tidak dibidik.

Sebut saja bagaimana acara ILC yang berencana menyuguhkan tema “Habib Rizieq Dibidik” tidak bisa ditayangkan.

Belum lagi misalnya, beliau diperkarakan melalui banyak jalan.

Mulai dari isu Pancasila, sedangkan argumen dan pandangan Habib Rizieq justru didasarkan pada karya ilmiah (riset) beliau di sebuah universitas yang bukan bodong dan di luar negeri (Malaysia). Tentu riset beliau diawasi supervisor riset dan diujikan secara akademik. Artinya, Habib Rizieq tidak sembarangan punya pandangan.

Dan sanggahlah bahwa ia tidak dibidik, saat pelaporan atas dirinya begitu banyak terkait Pancasila.

Sebutlah lagi isu mengenai “bidan” dan Trinitas. Jika Anda semua benar-benar mengikuti nasehat “Ustadz” Tokoh Kita untuk tidak melihat potongan video saja namun utuh menyimaknya dari awal hingga akhir kemudian kita tambahi sedikit konteks audience-nya dan bidang garapannya, maka pelaporan atas Habib Rizieq pada perkara “bidan” adalah absurd. Akan berbeda jika kita membandingkan kondisi “Ustadz” Tokoh Kita yang berdakwah tafsir satu ayat dengan banyak rambu dilanggar. Mulai dari bukan bidangnya, curi start, kepejabatanpubliknya, audience-nya, dan pelecehan terhadap tokoh-tokoh lain atau umat liyan yang mempunyai penafsiran berbeda.

Belum lagi misalnya kita bicara santriwati gaib, Aisha Nurramdhani yang membuat tulisan daqiq mengenai trinitas kemudian menghilang ditelan bumi. Di dalam tulisan itu, ada propaganda membela “Ustadz” Tokoh Kita dan mencela Habib Rizieq.

Sanggahlah bahwa Habib Rizieq tidaklah dibidik.

Daftar bidikan tersebut bisa ditambahkan misalnya beredar tulisan-tulisan mengenai “habib” yang tidak selalu “orang baik,” tulisan bahwa banyak yang “aslinya punya darah kehabiban” namun “diklaim rendah hati tak mau mencantumkan sebutan habib atas namanya.” Seolah secara implisit hendak menyebut bahwa habib “yang itu” bukan orang baik dan “tidak termasuk rendah hati.”

Sanggahlah sekayang-kayangnya bahwa Habib Rizieq tidak dibidik.

Masih berlanjut, setelah tuduhan makar atas aksi yang digalang susah dibuktikan, kemudian isu “aliran dana” atas aksi bisa menjurus pada isu perzinaan.

Tepuklah dada sekencangnya dan cobalah jika bisa teriakkan tangkisan: Tidak, Habib Rizieq tidak dibidik.

Benar, kita tidak tahu apakah tudingan ini benar atau tidak. Saya tidak tahu. Saya kesampingkan dulu apakah itu benar atau salah akan tetapi keberuntunan isu yang ditembakkan ke Habib Rizieq akanlah wagu jika dikatakan “tidak ada yang membidik.”

Lepas dari itu, sekali lagi, itu benar terjadi atau tidak, masalah ini sungguh serius untuk direnungkan:
1. Bagaimana percakapan WhatsApp bisa beredar? Apakah ada handphone yang dicuri? (Jika memang itu benar terjadi kasus yang dituduhkan itu). Ataukah ada hacking WhatsApp? Siapa yang bisa melakukannya? (Sekali lagi jika itu benar) Siapakah penyebar pertamanya? Apakah ia “hacker” ataukah pion dari pembidik Habib Rizieq? (Jika itu benar)

2. Gaya ketikan seseorang dan bicara seseorang tak bisa berganti-ganti kecuali seseorang adalah aktor atau con-artist. Sebagaimana saya sering disindir oleh beberapa orang dekat mengenai bahasa ketik pesan dan tutur yang kurang gaul. Untuk mengubah menjadi “gaul” tidak bisa dilakukan sekali jadi dan kemudian balik lagi ke model aslinya sekali tepuk.

3. Zina adalah perkara berat. Ustadz saya, tanpa tanda kutip, Ustadz beneran, menasehati saya bahwa menuduh orang berzina adalah perkara yang serius; sangat serius. Ini adalah bagian dari adab Muslim dalam penuduhan Zina. Tentu kecuali melihat “pensil masuk ke dalam botol” dengan mata kepala sendiri. Itupun …

Oleh sebab itulah, saya tak habis pikir, ketika isu ini masih samar, mengapakah sebagian Muslim berteriak kegirangan, menyindir-nyindir, senang tidak ketulungan ketika isu ini mencuat?

Benar bahwa tiap orang ada potensi melakukan khilaf, salah kecil maupun salah besar. Itu benar.

Akan tetapi mengapakah pada perkara yang sangat berat tuduhannya, masih samar dan banyak “hole”-nya serta ada keberuntunan bertubi-tubi kasus yang dicuatkan dan ditimpakan sehingga pantas untuk “sangat berhati-hati” untuk berkomentar karena bisa jadi ini juga bagian dari peluru ditembakkan, tempik sorak dengan bangga kau tuliskan di status-status media sosialmu? Dengan enteng kamu “share” tulisan-tulisan yang bernada serupa itu?

Tidak ada yang kebetulan di dalam politik. Cobalah berpikir sederhana saja, bertubi-tubi kasus ditimpakan kepada Habib Rizieq itu dimulai dari perlawanannya kepada siapa?

Siapakah yang dilawan Habib Rizieq? Apakah yang ia lawan adalah “aset” pengaman proyek yang bernilai sekian trilyun dan proyeksi politik ke depan sekian besar?

Marilah secara jujur, baik kau secara pribadi maupun keimanan setuju atau tidak setuju dengan gaya Habib Rizieq, cobalah duduk merenung dan menguatkan benak untuk dengan mantap menyatakan: Tidak, saya tidak melihat Habib Rizieq dibidik.

Jika bisa. Jika bisa.

Dipa Nugraha

Status Facebook 31 Januari 2017

KYAI TIDAK SELALU BENAR, HABIB TIDAK SELALU BENAR, TETAPI

Kapan hari yang lalu, saya berbincang secara pribadi dengan seorang Muslim yang berpendidikan “ngaji” lama dan punya kiprah lama di bidang hukum.

Ia mengumpat-umpati Kyai dan Habib karena punya pandangan begini dan begitu dalam politik.

Selain nampaknya ia “mengutuk” keterlibatan Kyai dan Habib dalam politik, ia juga “mendamprat” pandangan mereka dalam kontes demokrasi.

Saya ngobrol banyak dengan dia. Percakapan itu masih tersimpan di Fb Messenger saya.

Saya bertanya mengapakah ia punya pendirian seperti itu. Apakah sebabnya.

Ia lalu merujuk pada pernyataan “Kyai Besar” bahwa di dalam demokrasi itu begini dan begini. Bahwa agama tak boleh dimasukkan dalam politik.

Saya kemudian bertanya kepadanya. Pertama tentu saja, bukankah “Kyai Besar” itu dulunya sebelum meninggal sangat aktif di pentas politik? Bahkan bukankah setidaknya ia mahfum bahwa “Kyai Besar” itu juga mendirikan partai; bukti semangat ia memperjuangkan umat dalam dan lewat politik? Dus, Kyai Besar pujaannya tak bisa melepaskan diri untuk nimbrung di politik.

Jadi tak tepat pernyataan jangan masukkan agama dalam politik. Tentu kecuali jika maksudnya adalah jangan sampai kontestasi politik membenturkan antaragama dalam retorika dan praktik. Tetapi bukan berarti politik itu steril dari agama.

Kurang lebih begitu, alur percakapan kami. Kurang lebih.

Lalu saya tanyakan lagi, jika sama-sama Kyai yang satu (dan Habib) disebut “salah dan ngawur” di dalam menetapkan pandangannya atas seseorang, apakah berarti Kyai yang satunya, Kyai Besar yang jadi rujukannya berpendapat, berarti (pasti) “benar”?

Ia tidak mengatakan “ya” secara eksplisit. Namun saya ajak ia ngobrol agar bisa mengarah kepada poin saya mengenai keanehan mengambil sikap pada dirinya.

Saya bertanya, apakah “Kyai Besar” yang dipujanya selalu benar di dalam kiprah politiknya?

Ia pertama enggan menjawab.

Kami berjeda kontak kira-kira dua hari. Sebelum akhirnya ia menjawab: tidak semua hal dari “Kyai Besar” itu benar menurut saya. Ia bahkan bisa memberi contoh konkret.

Contoh yang ia berikan menunjukkan bahwa ia peduli politik. Itu sisi positif dirinya. Di sisi lain, saya menimpali: Berarti “Kyai Besar” itu tidak selalu benar bukan? Keputusannya selain tidak pas juga menimbulkan hal yang tidak baik bagi banyak orang.

Ia terdiam.

Lantas saya sodorkan perspektif bahwa sikap yang diambil Kyai dan Habib yang ia serang itu, besar jadi malah benar dan bermanfaat bagi umat dan JUGA bangsa Indonesia tidak hanya sekarang namun hingga ke depan, mengapakah tidak dihormati? (atau malah diikuti).

Ia terdiam.

Kyai dan Habib bisa keliru, tetapi Kyai yang kamu rujuk juga belum tentu benar, apalagi hanya pendapat menurut rendah ilmu “kita.”

Belum misalnya jika kita tambahkan sebuah fakta bagaimana Tokoh Kita yang DULU didukung Kyai Besar itu di hadapan banyak massa, bisa jadi, jika beliau kini masih sugeng, tidak akan didukung lagi SEKARANG karena kasar dan penuh kontroversi terkait proyek berbalasan “kontrak sukarela” barang dan donasi kampanye tak terlaporkan dan gebuk kasar tutur dan kebijakan menurut sisi kemanusiaan.

Sayang, saya lupa menambahkan hal penting mengenai pandangan tokoh-tokoh religius (agama apapun) berkenaan dengan demokrasi di dalam perbincangan Fb Messenger itu.

Begini. Pendapat Martin Luther, tokoh pendiri Kristen Protestan, nampaknya mewarnai pemikiran beberapa tokoh religius.

Martin Luther memiliki pandangan bahwa pemilihan pejabat publik berbeda dengan pemilihan imam keagamaan. Tetapi bagian ini, harus juga dipahami dua poin penting: bahwa ia mengalami kisah “Gereja Katolik dan Penguasa Bangsawan yang disokong buta oleh Gereja SAAT ITU” dan model yang ditawarkan Martin Luther meretaskan jalan pada sekularisasi Barat. Meski, meskipun dalam praktiknya di politik Barat, isu agama tidak lekang dan sayap kanan hingga kini punya banyak sokongan. Malah, kini di beberapa negara Eropa kian kuat. Silakan saja telusur di internet dan rujuk pada kolumnis-kolumnis politik yang “jelas keilmuan dan atau kiprah jurnalistik politiknya”: benar demikian adanya.

Demikian.

Dipa Nugraha

Status Facebook 28 Januari 2017

HOAX DAN ALTERNATIVE FACTS

Hampir disepakati bahwa hoax (fake news) tidak terkait dengan tingkat literasi.

Nyatanya banyak negara besar dengan tingkat literasi bagus juga meresahkan beredarnya hoax di masyarakat mereka. Atau mungkin katakanlah bahwa semakin tinggi tingkat literasi sebuah masyarakat maka pembuat hoax juga semakin canggih.

Di Amerika Serikat, isu hoax begitu kuat di panggung politik. Ada kolumnis politik yang membuat klaim bahwa kekalahan Hillary Clinton dari Donald Trump karena beredarnya hoax, salah satunya mengenai kesehatan Hillary.

Di dunia politik Amerika Serikat juga kapan hari yang lalu diributkan dengan istilah “alternative facts” juga “false claim.” Banyak yang mempertanyakan mengapakah ketika para politisi di Amerika Serikat “spreading lies” hanya disebut dengan menyodorkan “alternative facts” atau “false claim” dan tidak disebut dengan “berbohong” saja.

Bagi wartawan untuk menyebut atau menulis seorang politisi melakukan kebohongan, menyebut sebagai pembohong, kadang kala berisiko. Apalagi jika politisi tersebut diusung, didukung pemilik surat kabar tempat ia bekerja. Bisa kena pecat, cari pekerjaan tidak mudah.

Itulah mengapa kini pilar keempat demokrasi: surat kabar, media massa, disebut sudah sering melempem. Kritik publik, kontrol publik terhadap pemerintah yang sedianya menjadi tugas media massa menjadi melesap bersama kepentingan pemilik media massa yang terlibat aktif dalam patronase politik.

Balik kepada hoax, alternative facts, false claim, dan kita arahkan pada politik di Indonesia, banyak yang menyatakan bahwa hoax awal di dalam politik adalah “mobil Esemka.”

Menurut saya, pernyataan ini tidak tepat. Banyak bukti menunjukkan bahwa mobil Esemka selain riil ada, juga mengalami usaha serius untuk keberlanjutannya. Mengenai belum terwujudnya sesuai harapan, banyak faktor bisa diajukan.

Menurut saya malah, hoax awal di dalam politik Indonesia adalah pernyataan: “uangnya ada, uangnya ada.”

Pernyataan ini jika merujuk pada “facts” dan “alternative facts” sebagaimana perpolitikan Amerika Serikat berpolemik mengenai hoax, fake news, false claim, mengenal dua istilah tersebut sebagai “fakta sesungguhnya” dan “bukan fakta” maka kita bisa mengatakan bahwa yang merupakan fakta adalah “uangnya bocor” dan yang berkebalikan pernyataannya, “uangnya ada, uangnya ada” adalah …

Dan mungkin dari situlah kita harus memaafkan diri kita yang membuli seseorang yang tahu dan mengatakan kondisi negara sebenarnya. Menyatakan kekhilafan kita dan menaruh hormat padanya.

Demikian.

Dipa Nugraha

Status Facebook 26 Januari 2017

KAFIR DAN TOKOH KITA

Tokoh Kita ini konsisten di dalam mengelabuhi publik lewat gaya ngotot seolah tidak bersalahnya.

Kita bisa ingat bagaimana klaim bahwa ia sudah tahu tafsir ayat dari kitab suci liyan yang kini menjeratnya, melupakan bahwa setidaknya ada tiga tafsir yang dipakai Muslim di Indonesia pada ayat yang sama.

Mengkampanyekan satu tafsir “yang menguntungkan dirinya” sebagai politisi yang bukan dari pemercaya kitab suci itu sembari menyebut pengusung tafsir yang diperanginya sebagai para pembohong adalah kurang ajar, bagi saya.

Belum lagi terbukti ketidakpahaman Tokoh Kita terhadap tafsir yang diperanginya ketika ia menuduh penyembunyian riwayat kerja saksi yang melaporkannya mengenai Fitsa Hats.

Tokoh Kita, bagi saya, kurang ajar dan ngawur. Saya tak peduli jika ada video tokoh nasional atau kyai besar mendukungnya, bagi saya Tokoh Kita memang membuat masalah dengan kebhinekaan. Bukan sebaliknya.

Tentu saja menurut kacamata hukum, saya tidak tahu. Tentu saja bagi hukum, uang, dan mega proyek bernilai trilyunan yang dipertaruhkan, saya semakin tidak tahu. Maklum, saya bukan praktisi hukum, bukan patron modal politisi, dan bukan makelar hukum.

Yang terbaru dari Tokoh Kita adalah kemarahan disebut “kafir.”

Saya masih ingat bagaimana ia pernah menyatakan di depan wartawan bagaimana ia “bangga menjadi kafir.” Ada pernyataan itu dalam tautan tulisan mengenainya di sebuah tulisan di blog saya.

Jika kemudian ia kini marah-marah tidak ketulungan disebut orang lain sebagai “kafir” di pengadilan maka saya tak tahu lagi bagaimana menyebut kepribadian Tokoh Kita ini.

Tambahan pula, penolakannya terhadap definisi “kafir” yang ditujukan baginya juga aneh. Seolah-olah ia menyamakan “kafir” dengan “atheis.” Entah apa saja istilah-istilah yang ia pahami beda dengan pemahaman umum atau berubah-ubah berbeda menurut kepentingan pragmatisnya.

Saya tak habis pikir, saya hampir-hampir kering kata.

Status saya ini bukan hendak menormalisasi pemakaian istilah “kafir” dalam kontestasi politik di ruang publik di negara Indonesia tercinta. Bukan dan jangan lakukan itu.

Hanya saja, saya menulis status ini dalam keadaan sedih karena seolah menguatkan pandangan awam saya bahwa Tokoh Kita memang berani begitu dan tanpa kapoknya kecuali jika tanpa patron yang kuat yang, paling tidak, bisa menjamin “keselamatan”-nya di dalam aktivitas publiknya sebagai politisi untuk mengumbar hal-hal mengenai sesuatu yang milik liyan dengan tafsiran sesuka hatinya.

Salut! Salut! Salut! begitu keprihatinan ini mengejakan duka tak bisa apa-apa.

Dipa Nugraha

Status Facebook 25 Januari 2017

PAGELARAN WAYANG

Walisongo konon ada perbedaan pendapat mengenai media dakwah lewat seni wayang.

Silakan simak bagaimana Sunan Ampel yang berbeda dengan Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus di dalam berdakwah lewat media budaya.

Apapun, yang beredar di masyarakat bahwa SEMUA dari Walisongo setuju dan atau berdakwah memakai media wayang adalah tidak akurat. Silakan misalnya rujuk pada buku John Renard, “Tales of God’s Friends” (2009: 356). Juga bisa ditelusur lewat pendapat Abdul Rahman, pengkaji riwayat Sunan Ampel.

Dan juga misalnya ada posibilitas modifikasi cerita agar tidak kehindu-hinduan walaupun tidak tertutup kemungkinan ada yang dakwah tetap baku dengan nuansa “India” [baca: cerita asli wayang adalah bukan Indonesia asli kecuali modifikasi Punakawan] dengan nasehat ikutannya Islami, ada yang anggap cerita “India” itu anggap saja sebagai amsalan kehidupan manusia tentu tanpa kerasukan Hinduisme India. Dan di sisi lain, wayang sendiri dalam rupa fisiknya adalah bukan rupaan 3 Dimensi dan stilistik dibuat tak persis manusia beneran, sesuatu yang tidak ada perbedaan pendapat kebolehannya dari empat mahzab tentangnya.

Oleh karena itulah tidak mengherankan jika MUI ternyata juga wayangan. Muhammadiyah juga wayangan, NU juga. PKS ternyata juga.

Misalnya ada ormas Islam lain yang tidak sepakat dengan wayang kulit, mbok ya jangan dibilang dengan julukan yang kasar. Katanya menerima perbedaan pendapat? Sunan Ampel tidak wayangan. Katanya hendak santun menasehati? Lha wayang kulit yang ditentang itu yang bagaimana juga sih?

Problem lain dari baliho atau spanduk itu adalah, siapa yang memasangnya, lokasinya di mana, bagaimana memastikan bahwa pemasangnya adalah suatu ormas (baca: ormas Islam)? Belum lagi, wayang itu biasanya “digelar,” “dipertunjukkan” dan bukan “diputar.”

Kalau mau provokasi, adu domba, umat Islam (atau anak bangsa ini) maka baliho itu sungguh lucu unyu-unyu sebab umat Islam (atau anak bangsa ini) insyaAllah tak gampang terprovokasi.

Makanya kalau mau provokasi, mbok jangan lucu unyu-unyu.

Lagian, sebenarnya yang ditolak itu semua pagelaran wayang kulit, atau “satu” wayang kulit yang akan diselenggarakan terkait materinya yang nggombali; wayang kulit politik?

Referensi

1. http://mui.or.id/…/06/09/suguhan-wayang-santri-ijtima-ulama/

2. http://www.muhammadiyah.or.id/news-137-detail-pertunjukan-w…

3. http://www.nu.or.id/…/pesantren-kaliopak-gelar-pekan-pering…

4. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208372280649888&set=a.1042799435511.2008388.1391342298&type=3&theater

5. https://www.merdeka.com/…/jauhi-bidah-sunan-ampel-tolak-ide…

Dipa Nugraha

Status Facebook 23 Januari 2017

TENTANG GULMA (WEED) DAN HAMA (PEST) [ARTIKEL] DI REPUBLIK[A] ITU

Arcioni (2004) dari Universitas Wollongong tak mungkin gegabah dan tak mungkin tanpa reviu ketika ia menuliskan kajiannya yang berjudul “What’s in a Name? The Changing Definition of Weeds in Australia” yang isinya mengenai perubahan definisi dan kebijakan mengenai gulma di Australia dari 1788 hingga masa modern.

Dua fokus utama yang menjadi kajian Arcioni adalah pertanyaan: “by whom are the plants unwanted and why are the plants unwanted.” (hlm. 443)

Ia mendudah sejarah perbedaan pandangan dan perubahan pendefinisian gulma mulai dari sudut pandang Aborigin, kolonial Inggris, agrikultural, dan sudut pandang lingkungan.

Arcioni di dalam paragraf awal kesimpulannya menyatakan sebagai berikut: “The way in which plants are characterised, as good or bad, deserving of protection and encouragement in their growth and spread, or requiring management, control or eradication, says much about the society which makes those choices, what that society values and why. The way in which plants are characterised in Australia and how that has changed over time reflects a change in the nature of Australian society, its values and characteristics.” (hlm. 456)

Kemudian dari pendefinisian gulma yang sifatnya mengikuti sudut pandang mana yang hendak diambil, narasi bagaimanakah yang hendak dipakai, kita kemudian bisa menuju pada istilah kedua pada judul di atas yaitu Hama (Pest).

Di dalam pendekatan akan hama, kita mengenal suatu istilah yang disebut dengan Integrated Pest Management (IPM). Pendekatan dalam IPM adalah pendekatan holistik yang tidak mengesampingkan keseimbangan ekosistem di mana “tanaman yang digarap” dengan “hama yang merugikan” kadangkala memiliki keterkaitan keberadaan dan tak bisa diganyang hingga habis kecuali dikontrol sesuai takar harapan (Hough, “The Global Politics of Pesticides,” 2013: 131).

Pendekatan modern ini mengurangi kerusakan yang tidak perlu, mengurangi kerusakan lingkungan lewat pemakaian pestisida yang berlebihan, dan yang terpenting adalah menjaga keseimbangan ekosistem. Pemakaian predator hama kadang dipakai seiring dengan pengurangan pemakaian pestisida. Namun pendekatan ini juga ada kekurangannya.

Pada beberapa kasus, terjadi misalnya predator hama yang dilepaskan untuk mengurang hama malah kemudian “memakan hewan lain di ekosistem yang bermanfaat bagi tanaman” atau malah “merusak tanaman yang digarap” (Hough, hlm. 133) dan tentu saja pelepasan predator hama butuh penelitian yang seksama serta biaya yang lebih mahal dibandingkan gampangan semprot pestisida. Salah menakar predator yang dilepaskan untuk mengganyang hama tentu saja malah menjadi bencana.

Perkembangan berikutnya di dalam manajemen hama tentu saja rekayasa genetika terhadap tanaman garapan. Jadi tanaman garapan dididik, eh maaf, direkayasa jalan berpikirnya, eh, maaf kelepasan ngetiknya, direkayasa gen-nya sehingga lebih bisa resisten terhadap hama. Mengenai rekayasa genetika ini, selain biaya risetnya besar dan butuh waktu yang agak lama, beberapa isu mengenai dampak penularan perekayasaan ini yang bisa di luar kontrol. Gen yang direkayasa bisa berimplikasi pada ekosistem secara tidak terduga dan ini yang ditakutkan oleh para ahli.

=====

Istilah gulma berkaca dari sejarah di Australia tentangnya sungguh menarik. Bahwa pandangan tiap komunitas mengenai gulma bisa berbeda-beda tergantung sudut pandangnya.

Sebagaimana hama, yang merupakan bagian dari ekosistem, cara mengontrolnya bisa dengan banyak cara. Cara yang mudah dan berpotensi merusak keseluruhan ekosistem adalah tentu saja semprot dan semprot terus dengan pestisida; hama mati, cepat beres, ekosistem dapat bonus residu kimia. Residu kimia ini bisa dikenang, eh maaf, keterucut ketik, bisa mengendap sangat lama di ekosistem. Begitu juga misalnya diambil keputusan melepaskan predator pemangsa hama, siapa bisa menjamin bahwa aksi predator bisa dikontrol dan malah tidak menularkan hal-hal yang bisa buruk kepada ekosistem di masa mendatang?

=====

Susah memang saat gelisah memegang kekuasaan, eh silap ketikan, tidak gampang memang untuk bercocok tanam.

Dipa Nugraha

Status Facebook 20 Januari 2017

JEBAKAN FOTO TOKOH KITA DAN MILEY CYRUS

Menarik sekali mendapati bagaimana aktivis-aktivis saiber Muslim dijebak dan kemudian bisa mendapatkan gelar “Onta Bodoh.”

Kasus yang terbaru adalah foto Tokoh Kita yang diedit dengan Miley Cyrus dan dikait-kaitkan dengan Alexis.

Saya mencoba menelusuri “asal” sebaran foto tersebut. Yang kemudian disambar oleh beberapa aktivis Muslim yang terlalu bersemangat, sangat bersemangat.

Mereka terkecoh sebuah akun penebar foto tersebut yang: seolah bagian dari “perjuangan” dan juga sudah dibumbui memakai “sumpah.”

Entah benar atau tidak runut balik kepada sumber foto itu, namun saya mendapati penyebarnya adalah Du** Abra***

Ia menyebarkan ke grup Anti Jo**** dan Tokoh Kita dengan sumpah potong telinga jika foto tersebut adalah editan.

Saya cek akun Du** Abra*** ini dan mendapati sekitar sepuluh posting terbaru di Facebooknya adalah “Islami” dan anti kepada Tokoh Kita. Akan tetapi jika kita scroll hingga ke bawah maka akan kita dapati bahwa pemilik akun ini “bukan seperti itu.”

Bahkan profil akunnya pun menyiratkan ia “bukan seperti itu.”

Saya tidak tahu apakah ini sebutannya. Istilah buzzer nampaknya tidak pas.

Buzzer di political marketing itu sependek paham saya biasanya dipakai untuk menyebut seseorang yang menciptakan [ilusi] keramaian orang sepakat pada suatu ide.

Buzzer bisa bertugas me-retweet (mencuit ulang) seorang opinion leader. Dulu Ust** Abu J**** tidak saya masukkan dalam kategori ini karena ia menurut saya lebih masuk kepada con artist, abuser dan satirist BUKAN HOAXER namun di sisi lain ia juga selama telah menjadi opinion leader dalam konteks abuser, atau syubhater (menebar syubhat dan hate).

Ketika ia menyatakan model gerakan baru untuk men-share tulisan dari beberapa opinion leader maka ia kemudian saya masukkan sebagai buzzer. Ya, social media buzzer!

Di dalam kerja political marketing di media sosial, pasukan saiber yang berdana besar akan memanfaatkan teknologi di dalam melakukan bots–automated political marketing.

Jadi jangan heran jika kemudian opinion leader ketika mencuit di twitter atau membuat status di Facebook, jumlah like atau retweet-nya bisa menukik naik dengan cepat.

Untuk melakukan hal itu, diperlukan software yang memang tujuannya untuk membuat keramaian political propaganda, harassment campaigns, dan hal-hal serupa itu. Yang bekerja tentu butuh koordinator profesional, bayaran yang jelas, dan tentu saja sumber dana yang banyak.

Jadi bukan satu orang menggarap banyak akun akan tetapi satu orang dengan software khusus menangani banyak akun sehingga tidak gempor dan efisien di dalam melaksanakan profesinya sebagai buzzer.

Jadi ada opinion leader, ada buzzer dengan software, ada manager political marketing yang merawat kesejahteraan dan mengkoordinir opinion leader dan buzzer. Tentu saja manager political marketing disokong dana dari sponsor politik suatu kandidat.

Dari situlah masyarakat awam akan “terdikte pikiran” pada suatu ide, kampanye, kecenderungan pada kandidat karena “banyak like” dan “banyak share” atas suatu cuit twitter atau status Facebook. Atau bisa “didikte pikiran” untuk membenci suatu kandidat.

Dari situlah jugalah awam tergiring untuk menaruh “like” atau “love” dan juga kadang kemudian “me-retweet” atau “men-share.”

Karena ada ilusi “yang retweet, love, share, atau like” banyak.

Nah, pada kasus melempar “ranjau” atau jebakan yang kemudian bisa dipungut oleh “lawan yang gegabah,” saya belum menemukan istilah yang pas untuk ini. Yang pasti ini bukan kerja buzzer. Bisakah profesi yang satu ini, melemparkan jebakan, disebut sebagai “baiter” [atau “trapper”]?

Dipa Nugraha

Status Facebook 17 Januari 2017

TAK HABIS KONTEMPLASI

Saya tak habis pikir mengapa isu pemilu dan agama mencuat justru dari seorang pemeluk agama yang agamanya berkaitan dengan hidangan sebagai salah satu tema penting dari surat itu.

Saya tak habis pikir mengapa hidangan menjadi penting dan mencuat saat meja hidangan dalam kehidupan sehari-hari kita meniscayakan “memilih dari yang terhidang.”

Saya tak habis pikir bagaimana ayat itu tidak mendapati “pemimpin” spesifik dalam bahasa Arab namun justru “auliya” dalam bentuk luasnya. Mengapa kata dalam ayat itu justru sesuatu yang luas?

Saya tak habis pikir mengapa “dengan meninggalkan” muslim dari opsi kita berauliya justru dalam, sangat dalam maknanya.

Saya tak habis pikir mengapa bahkan konteks ayat tersebut justru ketika terjadi persaingan, perselisihan, perang.

Juga saya tak habis pikir bagaimana sebelumnya ada kasus “wali pengganda uang,” dan orang-orang salih berkata: “Sebutan wali bukan sesuatu yang ditolokukurkan pada kemakmuran dunia, pencapaian duniawi!”

Saya tak habis pikir mengapa ini terus tengiang-ngiang. Kontemplasi tak sejarak saja bulanan.

Dipa Nugraha

Status Facebook 11 Januari 2017

BUZZER DAN MULA KEKACAUAN

Saya tak akan bicara tabur tuai, kecuali keknya tak ada amsal lain yang memadai.

Fenomena buzzer yang muncul dari kerja political marketing yang dimulai secara “profesional” di kampanye presiden 2014 oleh salah satu kandidat … menurut pendapat pribadi saya … justru kemudian memunculkan tradisi dan ketidaksungkanan menciptakan kondisi super fans versus super haters; chaos, kekacauan.

Saya sering mendapati hal tersebut pada dua kubu “residu” dari fans dua kandidat bersaing di 2014. Yang satu saya anggap memulai tradisi tersebut lewat pasukan saiber untuk pemasaran politik di dunia maya … yang di kubu lainnya merespon dalam semangat yang, kemudian mimikri, ngawur tak karuan.

Lihatlah di media sosial banyak sekali akun-akun yang tak jelas dan berkomentar jahat.

Atau memang kemudian kita ikut terbawa angin ini? Ataukah kemudian keluhan banyaknya hoax dan tebar ujar kebencian adalah tuaian?

Semoga kita, sebagai satu bangsa, bisa bersama-sama mentekel ini. Bukan siapa menabur kemudian kita soraki silakan menuai, namun kita bekerja sama.

Tentang ujaran kebencian, bisakah selebritis media sosial yang status-statusnya memancing komentar2 kasar diberikan tanggung jawab membersihkan kotak komentar tiap statusnya dari pengkomentar jahat? Misal.

Mari!

Dipa Nugraha

Status Facebook 31 Desember 2016

Mengikhlaskan Ahok

Perkenalkan nama saya Dipa Nugraha. Saya kini sedang melakukan riset doktoral mengenai diskursus maskulinitas di Indonesia di Monash University, Australia. Tahun ini adalah tahun ketiga saya dan proyeksi selesai riset saya adalah tahun depan. Sponsor riset saya adalah LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan).

Di Monash University ini saya dibimbing oleh Assc. Prof. Sarah McDonald dan Prof. Harry Aveling. Bu Sarah, nama panggilan yang biasa saya pakai, adalah seorang ahli isu gender di Amerika Latin sedangkan Pak Harry adalah seorang mahaguru yang sangat senior di bidang terjemah, sastra, dan budaya Indonesia dan Malaysia.

Sebelum akhirnya mengambil kesempatan melakukan riset di Monash University dalam bidang kajian Sastra dan Budaya, proposal riset saya di bidang political marketing (pemasaran politik) diterima di The University of Auckland di bawah supervisi mahaguru ranking A di bidangnya, Assc. Prof. Jennifer Lees-Marshment dan proposal riset saya di bidang kajian feminisme sastra Indonesia (fenomena Sastra Wangi) diterima di University of Tasmania dengan supervisor Adj. Assc. Prof. Pamela Allen. Karena pertimbangan beberapa hal, saya memilih melakukan riset doktoral di Monash University.

Saya lahir di Kota Surakarta dan besar di tiga tempat, Demak, Semarang, dan Surakarta. Saya orang Jawa dengan sedikit darah tercampur Belanda dari orang tua bapak saya. Saya seorang Muslim dan keluarga besar saya mayoritas adalah Muslim. Saya sebutkan mayoritas Muslim dan bukan Muslim saja karena ada beberapa anggota keluarga besar saya yang Kristen dan Katolik. Di Indonesia, saya berdomisili di Palur, Karanganyar dan saya bekerja di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Di Australia ini, saya aktif di Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Australia dan New Zealand. Di samping itu, saya juga terlibat organisasi Ausindo Educational, sebuah organisasi yang menautkan sekolah di Australia dengan sekolah di Indonesia untuk berekanan dalam program sister school. Saya juga terlibat di dalam Social Researcher Forum, suatu wadah bagi peneliti-peneliti dari Indonesia yang sedang melakukan penelitian baik master maupun doktoral di universitas-universitas di Melbourne raya.

Tulisan ini adalah tulisan kedua di blog saya yang berkaitan dengan LPDP. Tulisan saya sebelumnya berjudul “Saga di dalam Polemik LPDP.” Tulisan pertama saya itu berbicara mengenai polemik yang muncul di DPR dan saat itu media massa besar The Jakarta Post membuat peliputan yang menurut saya tidak pas sehingga, menurut saya, bisa memanaskan dan memperluas polemik itu ke publik. Saya pilih kata “saga” sebab saya hendak memberikan “penjelasan yang panjang atas beberapa kejadian bertaut” sebagai penjernih kekeruhan; pelerai polemik.

Tulisan ini muncul sebagai respon atas sentilan dari Ibu Sri Mulyani, yang kini sudah kembali lagi ke Indonesia, mengenai semangat menjadi “bagian dari solusi bangsa Indonesia.” Ibu Sri Mulyani ini, perlu saya sampaikan di sini, adalah penggagas munculnya LPDP di masa pemerintahan Pak SBY. Hal-hal lainnya mengenai LPDP bisa disimak lewat tulisan saya “Saga di dalam Polemik LPDP.”

16507821_10206236979562636_3027473276552670845_n

Judul tulisan ini adalah “mengikhlaskan Ahok.” Tulisan ini tentu saja akan berbicara mengenai Ahok. Paragraf-paragraf sebelumnya mengenai diri saya dan LPDP, sengaja saya berikan sebagai gambaran akan diri saya yang bisa saja dimaknai —bagi yang tak setuju— dalam kerangka subjektifitas saya dan konsideran timbang bobot pandangan saya terkait dengan kelindan bidang kajian yang saya geluti.

Tulisan mengenai Ahok di blog saya ini adalah tulisan ketiga saya. Salah satu tulisan sebelumnya mengenai Ahok, saya bagikan kepada tiga media massa besar di Australia, UK, dan Timur Tengah. Tulisan yang sama juga saya bagikan kepada beberapa orang kenalan saya di Australia yang tertarik dengan isu pergerakan Islam dan atau Islamophobia. Judul tulisan tersebut adalah “What the Mainstream Media Probably Won’t Tell You about the Protests against Ahok.” Saya bagikan kepada beberapa media massa luar negeri tersebut dalam konteks meminta kepada mereka agar memperdalam dan memperluas cakupan isu mengenai Ahok di dalam politik di Indonesia bukan dari satu angle saja.

“Mengikhlaskan Ahok” bisa diinterpretasikan dengan paling tidak tiga cara.

Ia bisa dimaknai membiarkan Ahok terus melakukan yang biasa ia lakukan di dalam aktivitas politiknya. Ia bisa ditafsirkan untuk dilepaskan dari pilihan-pilihan yang tersedia. Tetapi juga di dalam konteks persidangan yang sedang ia hadapi dengan tuntutan penistaan agama, ia berarti mengikhlaskan terjadinya kasus itu dan menerima apapun hasil keputusan persidangan tersebut.

SUKU, ASAL DAERAH, AGAMA, DAN GENDER

Berdasarkan literatur yang saya baca mengenai demokrasi dan preferensi pemilihan di dalam pesta demokrasi, saya bisa sebutkan bahwa isu suku (grup etnik), asal daerah (asli daerah, pendatang; pribumi, keturunan, asing; indigenius, ras dominan dan atau hegemonik, imigran), agama, bahkan gender memiliki pengaruh. Pemilih (voter) di dalam menjatuhkan kecenderungan dukungannya, akan menimbang faktor-faktor tersebut. Ini tidak terjadi di negara yang baru belajar demokrasi saja tetapi juga terjadi di negara yang sudah maju demokrasinya.

Jadi saya bisa memaklumi jika kemudian ada yang memiliki kecenderungan memilih kepada Ahok berdasarkan latar belakang etnisnya (seorang China), asal daerahnya (putra Bangka Belitung), kesamaan agama yang dianutnya dengan Ahok (Kristen), dan juga mungkin preferensi berdasarkan gendernya (laki-laki yang maskulin). Sebagaimana telah saya berikan di paragraf-paragraf perkenalan mengenai diri saya, bisa jadi saya akan memilih seorang kandidat di dalam pesta demokrasi sesuai dengan latar belakang saya baik terkait suku (grup etnik), asal daerah, agama, dan preferensi menimbang gender. Hal-hal seperti ini disebut sebagai antecedent factors atau faktor-faktor anteseden, tidak melulu itu namun menjadi faktor-faktor timbang-pilih seorang kandidat.

Preferensi menimbang gender ini terkait dengan ekspektasi kenormalan di dalam suatu masyarakat mengenai suatu gender. Jangan dikakuartikan bahwa laki-laki akan memilih laki-laki sedangkan perempuan akan memilih perempuan. Benar bahwa hal demikian bisa terjadi, misalnya ada isu krusial di tengah masyarakat akan keterwakilan suaranya sebagai liyan (baca: perempuan) di ruang publik dan kekuasaan, kesamaan gender bisa berpengaruh kuat. Yang saya maksudkan mengenai ekspektasi kenormalan adalah terkait gender performance yang ditakar sebagai normal di dalam suatu masyarakat. Misalnya kalau kandidat perempuan harus menampilkan kenormalan perilaku sesuai ekspektasi masyarakat mengenai normalnya perempuan begitu juga dengan laki-laki. Femininitas seorang perempuan dan maskulinitas seorang laki-laki di dalam dunia politik bisa berpengaruh dan beban justru ada di pundak laki-laki untuk selalu perform maskulin sedangkan perempuan justru bisa bermain di dua performance, sebagai feminin (mis. halus, lembut, keibuan) tetapi bisa juga berlaku sebagai maskulin (mis. tegas, berani).

(BUKAN) HANYA MILIK WARGA JAKARTA SAJA

Saya bukan seorang warga negara Indonesia yang ber-KTP Jakarta, misalnya ada yang bertanya tentang KTP. Lecut saya menulis ini sebagaimana saya sudah sampaikan adalah menyodorkan solusi bagi bangsa Indonesia dan saya melihat beberapa orang memandang Jakarta hanya sebagai isu sebuah kota saja dan melupakan bahwa ia adalah ibukota dan menjadi barometer dan cerminan politik bangsa Indonesia. Pandangan-pandangan yang beredar mengenai pilgub Jakarta hanya mengenai Jakarta saja, saya tentang keras. Saya berpandangan bahwa bukan hanya sebagai hak seorang warga negara untuk melibatkan diri secara positif di dalam isu-isu pilgub Jakarta tetapi dimensinya jauh dari itu yakni unjuk kepedulian anak bangsa terhadap kondisi perpolitikan tanah air yang tercerminkan di ibu kota Jakarta.

Tidak ada yang bisa menyanggah bahwa suasana pilgub Jakarta begitu mengkhawatirkan. Isu “ras dan agama” menjadi isu yang menyita perhatian publik dibandingkan isu-isu lain di dalam mengkampanyekan dan memilih gubernur di Jakarta. Meskipun ada juga beberapa pengamat yang menambahkan isu-isu lain seperti “daerah” (politisi daerah melompat ke ibu kota) dan isu non-partisan (tidak berpartai, independen), akan tetapi kedua isu ini melesap dan menjadi tidak relevan karena suara mengenai “putra daerah” melawan “bukan putra daerah” tidak ada sebagaimana isu “jalur independen” menjadi tidak relevan lagi sebab semuanya kini maju lewat jalur partai.

Isu mengenai ras dan agama adalah isu yang berisiko di dalam sistem demokrasi manapun ketika ia menjadi isu utama diekspresikan secara terbuka. Untuk kasus di Jakarta, menurut saya keduanya bermula dari isu agama atau katakanlah muaranya pada isu agama. Isu ras, yakni sentimen terhadap warga keturunan Cina seperti pada Ahok, menurut saya adalah ikutan saja dari isu agama.

ISU AGAMA MENJADI ISU YANG FRONTAL

Isu agama adalah isu yang selalu seksi sekaligus rentan gesekan di dalam demokrasi. Tidak hanya di Indonesia saja, di beberapa negara besar dan telah maju demokrasinya pun, agama seorang kandidat menjadi perbincangan publik. Saya bisa memberi contoh bagaimana dulu di tahun 2012 seorang seorang Mitt Romney mempunyai masalah di dalam pencalonannya sebagai presiden di Amerika Serikat karena ia seorang Mormon. Masalah ke-mormon-an Mitt Romney masih terus berlanjut pada niatan pencalonan sebagai presiden di tahun 2016. Mormon adalah sekte Kristen yang dianggap oleh sebagai jamaah menyimpang dari doktrin resmi Kekristenan dan Amerika Serikat berdasarkan lanskap keberagamaannya adalah mayoritas Kristen dan atau terikat dengan kultur Kristen walaupun banyak sekali tulisan mencoba membantah, bersikap moderat, atau memaklumi jika ada klaim seperti itu.

Seperti terlihat di dalam kasus Mitt Romney. Jikasanya ada yang membantah bahwa agama Mitt Romney menjadi kendala elektabilitasnya, akan tetapi di dalam kenyataannya isu mengenai agama Mitt Romney benar-benar menjadi perbincangan publik voter di Amerika Serikat. Sampai-sampai banyak sekali, tidak hanya satu dua artikel, yang membahas mengenai bisakah seorang Kristen (karena mayoritas di Amerika Serikat adalah Kristen) memilih presiden dari Mormon; apakah demikian akan menciderai keimanan. Salah satu artikel bahkan berbicara mengenai pandangan Martin Luther mengenai perbedaan memilih pemimpin keduniawian dengan pemimpin keagamaan. Ya, Martin Luther adalah salah satu pemikir awal gerakan protestanisme di dalam tradisi Katolik Eropa abad 16 yang saat itu terjadi fenomena kongkalikong lembaga gereja dengan penguasa.

Akan tetapi apa yang terjadi di Amerika Serikat dan juga beberapa negara maju demokratisnya lain dengan kebrutalan dan keterbukaan isu agama yang terjadi di dalam kampanye pilgub Jakarta. Masalah ini muncul dari belum adanya kedewasaan beretorika publik pada isu-isu yang rentan gesekan.

Di dalam sistem demokrasi, sistem yang disepakati sebagai sistem berjalannya dan berbaginya kekuasaan dan ruang publik di Indonesia, ada beberapa prinsip yang perlu kita pegang bersama. Kecuali jika kemudian negara kita tidak menerima demokrasi sebagai sistem yang dipakai, itu lain soal.

Pertama tentu saja, melarang orang lain untuk diperlakukan sama berdasarkan SARA-nya adalah keliru. Yang kedua adalah, menghambat kans orang lain untuk mencapai keinginannya berdasarkan SARA-nya adalah tidak demokratis. Dan yang terakhir tentu saja, menyerang orang lain secara spesifik berdasarkan praktik keyakinannya adalah tidak baik.

Tentu saja ketiganya menjadi buruk ketika digelontorkan di ruang publik. Ketiganya menjadi sesuatu yang berbahaya ketika diekspresikan secara frontal. Nuansanya akan berbeda jikalau ia dimunculkan di ruang yang bukan ruang publik dan sifatnya internal.

PENGAJIAN, KEBAKTIAN, SITUS AGAMA, KAMPANYE, DEMONSTRASI, DAN MEDIA SOSIAL

Saya sengaja memilih subjudul “pengajian dan kebaktian” dan bukan lain-lainnya karena saya hendak fokus membicarakan pilgub Jakarta dari konteks Islam dan Kristen karena hal yang menyeruak dari isu Ahok memang terkait dengan dua agama ini.

Menurut saya adalah lumrah bagi para pemuka agama untuk mengarahkan jemaatnya untuk memilih kandidat sesuai dengan panduan agama yang dipeluknya. Akan menjadi terasa aneh jikalau para pemuka agama memberikan siraman rohani mengenai pemilihan pemimpin, dan aspek-aspek duniawi lainnya jika tidak sesuai dengan panduan agamanya.

Oleh sebab itulah saya bisa memaklumi jika di dalam ruang pengajian atau sesi kebaktian, pemuka-pemuka agama menyampaikan ini kepada pengikutnya. Hal senada saya maklumi juga kepada siaran “live” pengajian atau kebaktian di media sosial seperti Facebook atau tulisan-tulisan yang dirilis di situs-situs suatu agama.

Tentu saja retorikanya tidak dengan cara frontal sehingga terkesan brutal (baca: tidak demokratis). Misalnya, “sebagai pemeluk agama A maka kita diperintahkan memilih kandidat yang begini dan begini sesuai skriptur agama A kita.” Bandingkan dengan gaya frontal: “jangan memilih si Fulan karena Fulan adalah bukan pemeluk agama A kita.” Selain kalimat ajakan kedua “jangan memilih” yang sudah langsung menembak pribadi si Fulan, kalimat kedua seolah-olah membuat batasan rentan gesekan antara kita beragama A dengan si Fulan. Sehingga retorika seperti ini walaupun sifatnya internal, sebaiknya pelan-pelan dikurangi dan dihilangkan apalagi ketika isu SARA sedang sensitif. Saya tidak akan berada di dalam posisi melarang pemuka-pemuka agama untuk mengajari pemeluknya apa yang memang diajarkan di dalam skriptur mereka karena hal itu bertentangan dengan kebebasan menjalankan keyakinan mereka.

Begitu juga di dalam kampanye, demonstrasi, dan status-status yang diposting dalam mode “public,” pertimbangan untuk memilih retorika yang baik di dalam ruang di mana kita semua saling berbagi dan menjaga, adalah niscaya. Ungkapan yang merujuk pada skriptur agama tertentu, bisa boleh bisa tidak elok disampaikan.

Misalnya pendukungan kita pada suatu kandidat (di luar pengajian, kebaktian, dan tulisan di situs agama) bisa kita lakukan dalam konteks yang netral misalnya: “Kita diajari untuk memilih orang yang baik (antikorupsi, rekam jejak baik, rajin ibadah, berjiwa sosial tinggi dll.) sesuai dengan dalil ini dan itu, maka pilihlah saudara X karena ia seorang A yang baik.” Akan menjadi masalah memang ketika kalimatnya berbunyi “jangan pilih Y karena ia bukan seorang yang beragama A.” Penyebutan “jangan” kemudian ditambah ditujukan “secara spesifik” kepada seseorang yang “beragama lain,” menjadikan masalah itu timbul.

AHOK, PENDEKATAN PEMASARAN POLITIK, DAN APA  YANG MUNGKIN TERKORBANKAN

Subjudul sebelumnya saya membahas retorika di dalam agama dan atau politik oleh pemuka-pemuka agama. Pada bagian ini saya akan menyorot Ahok, seorang politisi, di dalam mempromosikan dirinya sebagai bagian minoritas. Untuk kesekian kalinya saya akan menyebut pendekatan pemasaran politik Ahok bermasalah. Selama ini ia seolah menganggap bahwa ada keyakinan Muslim yang salah, dan atau pemuka-pemuka Muslim yang mendakwahkan keyakinan itu adalah pembohong atau rasis, dan Muslim harus berubah sesuai dengan apa yang diyakini Ahok mengenai suatu hal (baca: tafsiran sebuah ayat).

Ia menyulut api sejak dari semula. Ia tampaknya tidak menguasai materi kampanyenya dengan baik jika memang ia merasa keminoritasannya menjadi hambatan di dalam mencapai tujuan politiknya.

Jika sedari mula ia benar-benar paham, tidak asal tahu, bahwa sebuah ayat yang sering ia sitir dari kitab suci agama Islam memiliki beberapa interpretasi di kalangan Muslim, mengapakah ia menjadikan itu menjadi seolah-olah sebagai sebuah agenda pembaruan atau misalnya kemartiran memperjuangkan demokrasi di Indonesia sebagaimana bisa dimaknai dari pernyataan di bukunya? Bukankah ia tahu bahwa misalnya:

  1. Ada Muslim yang tidak mau ambil pusing dengan penerapan ayat itu dalam kehidupan demokrasi; bisa karena alasan sekularisasi, bisa karena menganggap tidak relevannya lagi konteks penerapan ayat itu di dalam “keadaan damai,” dan atau sistem demokrasi.
  2. Ada Muslim yang menganggap bahwa karena demokrasi membagi kekuasaan menjadi beberapa wilayah kekuasaan sedangkan kegubernuran hanyalah salah satu wilayah saja, sehingga tidak ada kekakuan untuk harus memilih seorang Muslim sebagai gubernur
  3. Ada Muslim yang menganggap bahwa mereka boleh memilih pemimpin yang bukan Muslim ketika kandidat Muslim yang ada dikhawatirkan akan berkhianat terhadap amanah dan umat.
  4. Ada Muslim yang menganggap bahwa selama ada kandidat Muslim walaupun fasik di antara kandidat yang ada, maka ia tetap harus memilih kandidat yang sama keyakinannya. Jika tidak ada kandidat yang seiman di dalam pilihan yang ada, maka ia akan memilih kandidat yang tidak ada rekam jejak dan visi yang merugikan Muslim.
  5. Ada Muslim yang bisa terlibat dengan proses demokrasi jika keadaan yang membahayakan umat kentara terlihat dan muncul ke permukaan.
  6. Ada Muslim yang tidak mau terlibat dengan demokrasi karena demokrasi itu haram tetapi semangat membela agama dan saudaranya tinggi. Mereka ini akan selalu golput selama sistem yang dipakai adalah demokrasi.

Mengapakah ia sebagai seorang Kristen secara frontal terbuka mengubek-ubek sesuatu yang menjadi keyakinan Muslim? Bukan hanya sekali saja, di dalam bukunya, di dalam acara di kepulauan Seribu, di dalam sebuah acara di mana ia berseragam bercanda mengenai “wifi dan password”-nya. Apakah ia lupa bahwa bukunya ia berikan untuk konsumsi publik secara cuma-cuma dalam konteks kampanye untuk kepentingan politik dirinya? Apakah ia lupa bahwa dengan pakaian seragamnya, sebagai pejabat publik, menyulut isu yang terkait dengan agama lain adalah sangat tidak etis?

Tidakkah ia melihat bahwa ia bisa bermain elegan di dalam menarik simpati voter dari tirisan umat Islam pada poin 1 dan 2? Dan saat kandidat pesaing memiliki kelemahan di dalam masalah rekam jejak menjaga amanah kepemimpinan maka ia bisa bermain juga pada voter nomer 3? Dan jika ia paham dengan lanskap pemetaan dari voter Muslim maka ia tidak akan risau dengan nomer 5 dan 6 sementara tipe pemilih nomer 4 anggap saja merupakan tantangan ia sebagai kandidat yang masuk di dalam kontes pilihan di mana Muslim sebagai voter mayoritas, atau dengan kata lain, ia tetap bisa fokus pada 1, 2, dan 3?

Mengapakah Ahok justru secara frontal membuat provokasi sehingga 5 ikut terlibat karena melihat Ahok sebagai “tidak etis” menyerang keyakinan Muslim? Sebagaimana mengapakah Ahok tidak memikirkan bahwa gaya provokasinya membuat Muslim tipe nomor 6 meskipun besar jadi tidak akan ikut mencoblos, tetapi di dalam konteks membela saudaranya yang diprovokasi akan ikut terlibat di dalam suasana panas?

Bukankah pendekatan Ahok di dalam mempromosikan dirinya menciptakan pro dan kontra yang malah kemudian didominasi isu agama? Bahkan, saya kemudian mempertanyakan misalnya Ahok memang serius menggarap potensi dirinya untuk tipe voter nomer 3. Apakah ia tidak bisa terus menerus mem-branding dirinya sebagai seorang Kristen yang “teguh,” baik, dan berprestasi serta tidak memiliki cacat rekam jejak politik dan amanah untuk dikontestasikan dengan kandidat-kandidat pesaing yang ada? Atau jangan-jangan saya malah curiga bahwa Ahok memang menyulut isu “agama” ini agar ia tidak perlu susah-susah memberikan data mengenai kebaikan, prestasi nyata, dan rekam jejak politik dan kekuasaan yang bersih untuk kemudian ia mem-branding dirinya sebagai yang terzalimi sebagai minoritas di sistem demokrasi dengan mayoritas Muslim?

Jika dugaan saya benar, maka pendekatan kampanye politik, strategi pemasaran politik yang ia pilih adalah berbahaya. Jika pendekatan ini kemudian dimaklumi, ternormalisasi, diikhlaskan untuk berlangsung, maka cita-cita membangun Indonesia yang beradab akan koyak. Tentu kita semua tidak suka bila hal itu terjadi bukan? Saat kita tidak ikhlas cita-cita kita bersama, sebagai sebuah bangsa yang menghargai keyakinan satu sama lain dan saling menjaga satu sama lain, menjadi terkoyak maka tidak terlalu berlebihan jika misalnya kita harus rela secara logis melepaskan Ahok di dalam preferensi pilgub DKI dan juga ikhlas melihat ditempatkannya Ahok di depan kursi pesakitan; bukan sebagai sebuah praktik kezaliman. Saya tahu bisa jadi ada beberapa yang masih kuat memegang preferensi pilihan kelak kepada Ahok karena pertimbangan kesamaan faktor-faktor anteseden pilihan namun saya mengajak untuk berkontemplasi mengenai kesikukuhan itu. Mungkin kini saatnya untuk mengikhlaskan Ahok.

Keikhlasan yang akan bermanfaat mengurangi kegaduhan pro dan kontra. Keikhlasan yang akan membuat kita semua belajar menempatkan isu agama di dalam retorika politisi di dalam berkampanye dan berstrategi pemasaran politik. Keikhlasan yang akan melempangkan peta jalan yang jelas di dalam menjaga persatuan bangsa kita ini yang bisa memberi ruang pada kebhinekaan untuk beradab dan bekerjasama mencapai kemakmuran.

Dipa Nugraha

Ini kontribusiku memberi solusi bagi bangsa Indonesia; tulisan yang semoga bisa memberikan dampak positif.

Sikap atas Celana Cingkrang dan Jenggot Lebat: Jejak Inferioritas Bangsa Dekolonisasian

Dulu ada masa di tahun 60-an di dunia Barat bahwa pakaian formal laki-laki adalah celana di atas mata kaki.

Jika Anda sudah gaek dan tercelup budaya Pop Barat, tentu akan tahu misalnya The Beach Boys tampak trendi dengan celana model cingkrang dalam dendang “Dont Worry Baby” yang keluar di tahun 60-an (bdk. Jack Doyle, “Early Beach Boys,1962-1966,”PopHistoryDig.com, June 14, 2010). Kita di masa kini menyebut celana model ini sebagai celana “high water.” Kini, model celana ini kembali populer di dunia mode Barat baik untuk celana laki-laki maupun untuk celana perempuan. Lihatlah bagaimana misalnya model celana ini diulas di Wall Street Journal oleh Ray A. Smith dalam artikel pendek berjudul “A Short Story: The Rise of ‘Floods'” (2008).

Beach Boys, Don't Worry Baby (United Western Recorders, Hollywood, 1964)

The Beach Boys, “Don’t Worry Baby” (United Western Recorders, Hollywood, 1964)

1953:  Actor Marlon Brando is seen in the movie The Wild One in 1953. Brando's attorney announced July 2, 2004 that the 80 year-old actor died in a Los Angeles, California hospital.  (Photo by Getty Images)

Aktor Hollywood, Marlon Brando, termasuk di tahun 50-an sudah memperkenalkan gaya cingkrang model “rolled-up pants” di film The Wild One (1953). Credit Photo: Getty Images

Mengenai jenggot lebat, dulu di masa-masa awal hangatnya gerakan sosialisme Barat, entah merujuk kepada masa awal masa modern Inggris, jenggot begitu dipuja dan dianggap sebagai bentuk ekspresi manhood. Lihatlah foto-foto laki-laki revolusioner di masa-masa itu yang nampak gagah dan bangga dengan jenggot mereka.

Bahkan ada buku khusus yang membahas jenggot di masa awal modern Inggris dengan judul Beard Fetish in Early Modern England (2013). Atau misalnya ulasan renyah dan pendek mengenai kebangkitan pelihara jenggot lebat bagi laki-laki di Eropa di abad ini dapat dibaca lewat tulisan Tom Bailey berjudul “Beards make good business, even after peak beard” (2016) dan bagaimana imaji mengenai jenggot lebat nan rapi menjadi simbol baru dari maskulinitas yang perlente di Eropa yang bisa disimak lewat tulisan berjudul “Metrosexuals be gone: Europe is agog for beards” (2014) oleh Vanessa Gera. Atau sebuah buku karya Victoria Williams berjudul Celebrating Life Customs around the World (2016) memberikan bagian khusus yang berbicara mengenai kembalinya tren pelihara jenggot oleh sebagian laki-laki metroseksual di masa kini.

Saya berbicara dua hal ini, celana cingkrang dan jenggot, dalam konteks cara memandang diri sebagai rendah oleh bangsa bekas kolonisasi saat melihat bekas Tuannya (atau penjajahnya dulu) tidak melakukannya.

Sebagaimana sebelumnya saya sudah memperkenalkan #HanafiComplex dan #pelotot_potelot_pelotot, status saya ini menegaskan hal yang sama.

Bahwa ketidaktrenan (lagi) celana cingkrang dan lebat jenggot di dunia mantan penjajahnya, dianggap sebagai bentuk “tidak modern.”

Manakala bekas tuannya melihat sesuatu sebagai baik atau menjadikan sesuatu (kembali) tren maka cara pandangnya mengikut bekas tuannya di masa koloni (baca: Kulit Putih Barat).

Masalah inferioritas ini memang terikat erat dengan harga diri yang hilang sebab penjajahan, dan kebetulan penjajahan itu dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat. Tulisan Homi Bhabha, “Of Mimicry and Man” bisa sedikit menjelaskan bagaimana alam bawah sadar ini terkonstruk dan kemudian menjadi sesuatu yang melekat di bawah sadar. Terus mengejar dan meniru meski sejatinya sadar selalu dengan dilema: selalu disebut sebagai “hampir seperti” dan “tidak pernah bisa sama.” Justru bangsa bekas koloni ini kemudian menjadi kian memposisikan diri sebagai subordinat bekas tuannya.

Lihatlah bagaimana jika praktik bercelana cingkrang dan berjenggot dilakukan oleh orang “pribumi” maka saat kedua hal ini tidak lazim di dunia Barat, akan disebut sebagai “kuno” atau “out of date.” Seolah-olah teladan modernitas, kemajuan, superioritas selalu dirujukkan pada sesuatu yang normal di dunia Barat.

Tapi tahu tidak, dari semua itu ada yang paling brengsek? Ya, saya menyebutnya kebrengsekan.

Adalah ketika seorang Muslim mengolok saudaranya yang menetapi celana cingkrang dan jenggot dengan gelaran yang jelek, dianggap kuno, dianggap tidak bisa modern, tidak bisa menyesuaikan dengan “kemajuan.”

Padahal motivasi saudaranya yang Muslim yang menetapi itu adalah untuk melakukan sunnah, beromansa dengan manusia teladan dan menetapi dawuh-dawuhnya beliau saw.

Akan berbeda misalnya, ketika menetapi bahwa celana cingkrang ada perbedaan pendapat mengenainya dan tidak ada pikiran buruk kepada saudaranya yang bercelana cingkrang: tidak merendahkan dan mengolok-olok. Begitu juga dengan menetapi peliharaan jenggot.

Sebagaimana sebaliknya. Bagi yang menetapinya dalam konteks menetapi dawuh Nabi saw. juga tidak kasar menuding yang tidak (atau belum) melaksanakannya sebagai “bukan bagian persaudaraan sepersaksian.”

Sama-sama enak, sama-sama saling hormat.

Tentu saja, saya akan menyebut seseorang sebagai brengsek, meskipun ia seorang Doktor atau Profesor sekalipun, mengajar di luar negeri atau mendapat puja-puji dari negara-negara mantan penjajahnya, ketika ia adalah (mengaku) Muslim namun komentarnya mengenai celana cingkrang dan jenggot begitu buruk dan melecehkan bahkan menolaknya sebagai bentuk (interpretasi) sunah Nabi saw.

Juga, khusus untuk jenggot lebat malah menunjukkan, dengan kasus jenggot Inggris dan Eropa (“non-Arab”), tidak pas disebut kearab-araban atau khas budaya Arab. Lagian jelas ada dawuh dari beliau saw.

Apalagi akan menjadi ironis jika yang model beginian selalu menggaungkan: terimalah perbedaan penafsiran.

Kita tak mau ikut-ikutan brengsek kan?